Najwa Shihab Dipolisikan oleh Relawan Jokowi, Sakit Hati Terawan Dijadikan Parodi

TRIBUNJATENG.COM- Jurnalis senior, Najwa Shihab dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi Bersatu.

Najwa Shihab selaku pembawa acara Mata Najwa itu dilaporkan ke polisi lantaran relawan Jokowi bersatu merasa sakit hati ketika Najwa Shihab mewawancari kursi kosong.

Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu Silvia Devi melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya.

Silvia Devi mengaku tindakan Najwa Shihab melukai perasaan pendukung Jokowi.

Silvia mengaku sebagai ketua relawan yang membawahi barisan pendukung Jokowi pada 21 provinsi dan 174 kota di seluruh Indonesia.

Menurutnya para pendukung Jokowi diklaim tersinggung dengan wawancara kursi kosong yang dibawakan Najwa Shihab.

"Wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden karena Menteri Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," kata Silvia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Silvia mengatakan pihaknya menduga Najwa Shihab telah melanggar pasal tentang cyber bullying.

Menurutnya, parodi wawancara kursi kosong Menteri Kesehatan Terawan sebuah tindakan yang melawan hukum.

"Tindak pidananya cyber bullying. Karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi. Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara khususnya menteri. Karena beliau adalah representasi dari Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Silvia juga menuding wawancara kursi kosong adalah preseden buruk dalam profesi jurnalis.

Sebaliknya, dirinya tidak ingin tindakan yang dilakukan Najwa Shihab menjadi inspirasi jurnalis lainnya.

"Kami hanya ingin perlakuan yang dilakukan oleh Najwa Shihab di depan jutaan rakyat Indonesia tidak berulang dilakukan oleh wartawan lain atau tidak ditiru. Pada akhirnya kami memutuskan membuat laporan pada polisi," tuturnya.

Tak hanya Najwa Shihab, relawan Jokowi juga akan melayangkan somasi terhadap Trans 7 sebagai saluran televisi yang menayangkan acara tersebut.

Mereka juga akan melaporkan kasus ini ke Dewan Pers.