Mahasiswa dan Buruh Tolak UU Cipta Kerja, Fraksi PKS DPRD Jateng: Presiden Punya 2 Pilihan

Termasuk soal sistem kerja baik waktu maupun jenis pekerjaan, yang berlaku khususnya pada pekerjaan waktu tertentu (PKWT) dan pekerja alih daya (outsourcing).

"Demikian juga pengupahan, PHK dan jaminan pekerja lainnya.

Lalu penguasaan lahan yang lebih mudah untuk investasi, aturan perpajakan yang mendapatkan relaksasi dari sisi tarif, sanksi maupun denda," jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya melihat bola ada di presiden atau pemerintah.

Setelah disahkan DPR, maka proses berikutnya adalah pengundangan di lembaran negara.

Presiden punya dua pilihan tetap melanjutkan proses pengundangan atau membuat alternatif lain seperti menyiapkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu).

Agung menuturkan pihaknya lebih condong agar presiden mengeluarkan perpu.

Di sisi lain, gerakan rakyat juga harus terus digaungkan bila desakan tersebut tidak digubris pemerintah dalam hal ini presiden.

"Upaya- upaya penolakan harus terus dilakukan. Gema Keadilan akan bergabung dengan rakyat. Karena ancaman ini juga menyasar kepada pemuda," katanya. (mam)