Partainya Dukung UU Cipta Kerja, Ketua DPD PAN Bandung Mundur dari Jabatan dan Keanggotaan

TRIBUNJATENG.COM, BANDUNG - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bandung Uum Syarif Usman mengundurkan diri dari jabatannya.

Tidak hanya mundur dari jabatannya, Uum juga mundur dari keanggotaan PAN.

Padahal, Uum merupakan salah satu tokoh pendiri Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Barat.

• 40 Orang Berbaju Hitam dari Aksi Demonstrasi Tolak Omnibus Law Ricuh di Sukabumi Diamankan

• Facebook Beri Bantuan pada UKM Indonesia Rp 12,5 Miliar, Ini Cara Mendapatkannya

• Sekjen Minta Polisi Usut Pelaku Jual Gedung DPR Ke Toko Online Rp 10 Ribu

Alasan utama Uum mundur lantaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menyatakan mendukung RUU Cipta Kerja.

"Iya, benar, terhitung sejak hari ini saya mundur dari PAN karena tidak sejalan dengan keputusan DPP PAN yang mendukung UU Cipta Kerja," kata Uum saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (7/9/2020).

Lebih lanjut Uum menjelaskan, DPP PAN telah menerima banyak masukan dari kader-kader internal PAN serta pihak Muhammadiyah yang menolak RUU Cipta kerja karena dinilai bermasalah.

"Secara historis PAN berdiri berdasarkan adressing dari Muhammadiyah. Saya merasa harus mengambil sikap politik pribadi sebagai respons terhasap sikap DPP PAN yang mendukung Omnibus Law. Secara moralitas politik, kami merasa dibenturkan dengan massa basis kita," ungkapnya.

Uum menambahkan, Fraksi PAN di DPR RI seharusnya berani dengan tegas menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai kontroversial.

Selain substansi materinya sudah banyak yang menolak karena bermasalah, lanjut dia, UU Cipta Kerja juga bertentangan dengan platform PAN yang menghendaki pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial lewat kemakmuran yang berkeadilan, dengan berlandaskan moralitas serta menjunjungtinggi harkat dan martabat manusia, terutama buruh, pekerja dan kaum miskin.

Sementara rumusan pasal-pasal UU Cipta Kerja dinilainya terdapat banyak poin yang tidak sesuai dengan platform PAN.

“Jadi yang benar seharusnya Fraksi PAN menolak dengan tegas, bukan mendukungnya” ucapnya.

Tidak hanya Uum, sejumlah tokoh PAN di Jawa Barat juga melakukan hal serupa seperti Wakil Ketua DPW PAN Jawa Barat Asep Hendra Maulana.

DPP PAN menanggapi sikap tersebut sebagai hal yang wajar.

"Kita hormati sikap politik dari kader kita," kata Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno.

Eddy menjelaskan, untuk saat ini PAN tidak terlalu memikirkan perbedaan pendapat di internal partai.