Kecewa Omnibus Law, Haris Azhar: Ini Seperti Zaman Orba

"Saya mendampingi masyarakat NTT karena terpidana soal tanah sengketa, nggak ada omnibus law aja mereka terseok-seok, mereka hanya ingin melepas ternak dengan baik, padahal pemda-nya tidak pernah memberikan modal dan lain-lain," ujarnya.

Haris Azhar mengatakan sebelum adanya Omnibus Law masih ada banyak masalah pekerja di lapangan termasuk soal pencairan uang pensiun.

Haris Azhar mengatakan ketika Omnibus law ini dberlakukan, maka pemerinath daerah tidak emmiliki kewenangan dalam perizinan pendirian usaha.

"Yang justru ada sekarang seolah rebutan, saya juga bingung nih kepala daerah kok gak ada yang ngamuk, kenapa? Kepala-kepala daerah izinya diambil semua di pusat," ujarnya heran.

Haris Azhar lalu mengatakan kebijakan-kebijakan di Indonesia nanti, akan terpusat di pemerintah dan istana negara,

"Jadi ini sentralisasi, ini balik lagi ke zaman orde baru, semua ada di istana, mereka yang menentukan, atas nama kita butuh lapangan pekerjaan, lalu diciptakanlah seperti ini," katanya.

Hal itu lah yang menurut Haris Azhar membuat para masyarakat tekor.

"Tanah kita bakal diambil sama pengusaha 90 tahun, baliknya kapan butuh 2 generasi, kondisi tanahnya gimana kita nggak tahu," kata dia.

Selain itu, ia juga menyoroti demo yang dilakukan secara masih di beberapa daerah termasuk Jakarta.

Haris Azhar menyayangkan dengan penangkapan-penangkapan sejumlah mahasiswa.

"Kondisi di luar hari ini cukup buruk, banyak anak muda justru berdarah-darah, ditangkap. Kalau memang omnibus law ini bermartabat, kenapa orang yang memiliki masa depan justru ditangkepin oleh orang-orang yang umurnya nggak lama lagi," kata dia.

Tak hanya itu, tindakan represif dari sejumlah pihak kepada mahasiswa yang turun demo membuat Haris Azhar sangat kecewa.

"Maksudnya yang bikin omnibus ini kan rata-rata orang tua, mengecewakan anak muda, terus anak mudanya yang direpresi hari ini, saya kecewa berat, ini salah satu tragedi hukum paling buruk di Indonesia," tutupnya.

Apa itu Omnibus Law?