Pemprov Jateng Petakan Titik Rawan Bencana Musim Penghujan, Bagaimana Antisipasi Klaster Pengungsi?

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai bersiaga mengantisipasi bencana banjir dan longsor serta bencana lain yang kerap terjadi di musim penghujan di sejumlah wilayah.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng untuk memetakan dan mengidentifikasi daerah rawan terdampak bencana.

"Ada sejumlah pekerjaan antisipasi teknis menghadapi bencana kali ini. Kemudian peta rawan banjir suda ada, kami siapkan," kata Ganjar, Jumat (9/10/2020).

Ada sejumlah titik yang diwaspadai pemerintah provinsi.

Selain itu, pihaknya juga harus memikirkan tidak hanya menyelamatkan warga terdampak ke tenda pengungsian.

Namun, juga harus menyiapkan langkah antisipasi agar penularan virus corona Covid-19 tidak menyebar di tempat pengungsian yang biasanya penuh sesak warga yang menjadi korban.

Ganjar menuturkan ada contoh bagus yang bisa ditiru saat terjadi bencana di Jepang dan sebagian warga mengungsi.

Para korban banjir beristirahat di tempat evakuasi yang dibuat menggunakan kardus untuk menjaga jarak sosial di tengah penyebaran pandemi Covid-19.

"Dalam pelaksanaan tugas mengikuti protokol kesehatan, itu kan biasanya kemruyuk (ramai).

Makanya harus menambah jumlah posko untuk pengungsi.

Contoh bagus di Jepang, jadi tempatnya dikaveling kecil pakai kardus, jadi satu titik untuk satu keluarga," jelasnya.

Jika memungkinkan praktik pencegahan penularan corona di tempat pengungsian di Jepang itu bisa ditiru di Indonesia agar tidak ada klaster pengungsian.

Berdasarkan peta rawan banjir, ada sejumlah daerah yang diwaspadai.

Antara lain di Brebes berpotensi banjir seluas 5.796 hektare, Kabupaten Tegal 1.011 hektare, Pemalang 7.296 haktere.

Selain itu, potensi serupa juga bisa saja terjadi di Kendal dan Kudus.

Tidak hanya itu, peta rawan bencana juga dibuat secara detail.

Misalnya, sungai mana saja berdasarkan kerawanannya yang berpotensi mengakibatkan banjir.

Misalnya di Brebes, Sungai Cisanggarung, Babakan, dan Pemali yang memiliki kerawanan aliran air limpas dan tanggul jebol.

Kemudian, Sungai Bremi di Pekalongan yang bisa saja meluap karena rob.

Selain menginventarisir satu persatu pada masing- masing daerah aliran sungai, pemprov juga menyiapkan sistem untuk pengendaliannya.

Sebut saja sistem Tegal Gongso, Tegalsari, Polder Mintaragen (Kota Tegal) dan sistem yang ada di Pekalongan dan Kota Semarang untuk antisipasi rob.

"Petanya sudah ada semua, sehingga kami siap. Rapat koordinasi bencana di musim hujan juga sudah dilakukan. Posko bencana banjir sudah mulai pada 1 Oktober sampai 31 Maret 2021," kata gubernur.

Ganjar menambahkan musim hujan pada 2020/2021 diperkirakan terjadi pada Oktober. Pemerintah mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, hujan es, longsor, dan banjir.(mam)