Faisal Basri Sebut Omnibus Law UU Cipta Kerja Salah Resep, Luhut: Pusing Dengerin Dia Ngomong

"Jadi kan ndak mungkin seratus persen suka sama kamu," ucap Luhut.

"Jadi rakyat apakah ketua umum politik pak?" tanya Budiman Tanuredjo.

Luhut Binsar Panjaitan menyinggung hasil survey tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi.

Menurutnya, Jokowi lebih baik dibandingkan pemimpin-pemimpin sebelumnya.

"Kan rakyat umum kalau dari hasil survei yang kita lihat masih happy kepada presiden itu berapa persen, masih tinggi sekali," jelasnya.

"Dibandingkan penguasa-penguasa yang lalu, saya kira hasil surveinya Presiden Joko Widodo masih lebih baik," kata Luhut.

Luhut mengatakan presiden Jokowi tidak ingin buruh dipersulit, namun juga berusaha investor bisa masuk.

"Jadi kita butuh investor untuk menyiapkan 3 juta lapangan kerja untuk anak-naka muda yang belum kerja," ujarnya.

Budiman Tanureho lantas mengutip pernyataan pengamat ekonomi, Faisal Basri yang menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja ini salah resep.

"Karena menurutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja ini salah resep, karena probelmnya korupsi yang merajalela dan birokrasi yang begitu berat dihadapi

"Ya Faisal Basri ini kalau terlalu didengerin pusing juga kita, karena Omnibus Law itu membuat sederhana, akan mengurangi korupsi, karena izin sekarang harus menghadapi 10 meja, karena ada Omnibus Law jadi 2 meja, Kedua kita buat digital life, jadi korupsi kurang, Jadi saudara Faisal Basri mohon dilihat jernih, jangan asal komentar,"  ujar Luhut.

Apa itu Omnibus Law?

Istilah omnibus law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law.