Mahasiswa Mengaku Dapat Ancaman Hingga Intimidasi dari Orang yang Mengaku dari DPRD Banyumas

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Usai melakukan demontrasi tolak Omnibus Law pada Kamis (15/10/2020), mahasiswa di Banyumas mengaku mendapatkan ancaman sekaligus intimidasi dari seseorang yang mengaku sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

"Saya dan beberapa kawan mendapatkan ancaman, dia mengaku dari DPRD Kabupaten Banyumas.

Diancam pidana kriminalisasi, ada dua teman saya yang lain juga mendapat intimidasi dan diancam," ujar koordinator aksi demo Fakhrul Firdausi kepada Tribunbanyumas.com, dalam konferensi pers di Gedung Serba Guna, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), pada Senin (19/10/2020).

Baca juga: UU Cipta Kerja, Mahfud MD Akui Jumlah Pesangon Buruh Hanya 25 Kali Tapi Ada Jaminan Hukum

Baca juga: KSPI Nyatakan Tak Ikut Demo Hari Ini, Ada Apa? Ini Penjelasan Said Iqbal

Baca juga: Pabrik Sepatu Adidas Dibangun di Pati, Akan Serap Belasan Ribu Pekerja

Baca juga: Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Hamzah Haz Mantan Wapres Dikabarkan Meninggal Dunia, Ini Faktanya

Pihaknya mengatakan tidak takut dengan ancaman tersebut dan berusaha memastikan orang yang melakukan ancaman itu merupakan dari anggota DPRD Kabupaten Banyumas ataupun tidak.

Ia bahkan sudah berkomunikasi dengan lembaga bantuan hukum dari Purwokerto dan Yogyakarta.

"Kami tidak takut dengan ancaman-ancaman itu.

Komitmen dari awal, sampai Omnibus Law dibatalkan dan pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan menolak Omnibus Law," tandasnya.

Para mahasiswa dan sejumlah element saat ini masih melakukan rapat konsolidasi.

Rapat konsolidasi tersebut rencananya akan digelar pada Kamis (22/10/2020).

Mereka berfokus menindaklanjuti gerakan selanjutnya di Banyumas.

Mereka tetap berkomitmen sampai Banyumas menyatakan menolak Omnibus Law.

"Kalau kapan aksi lanjutan kami baru akan dibahas," jelasnya.

Menanggapi pernyataan mahasiswa tersebut, Kapolresta Banyumas, Kombespol Whisnu Caraka menjelaskan jika sampai hingga saat ini belum mendapatkan laporan terkait intimidasi tersebut.

"Kami belum mendapatkan laporan apapun. jika memang ada akan kami tindak lanjuti," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Supangkat menampik adanya intimidasi terhadap para mahasiswa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law di komplek alun-alun Purwokerto pada waktu yang lalu.

"Sepengetahuan saya tidak ada intimidasi itu.

Pertemuan mereka sudah selesai sejak 10 Oktober.

Aspirasi mereka juga sudah kami sampaikan ke Setneg, Sekjen DPR RI, dan kementerian tenaga kerja," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (20/10/2020).

Pihaknya menyebut intimidasi tersebut dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sekretaris DPRD Banyumas, Nungky Harry Rachmat mengatakan hal senada, yaitu tidak ada yang namanya intimidasi.

Menurutnya nomor yang mengaku sebagai wakil ketua DPRD Banyumas tersebut bukan nomor telepon tetap.

"Yang jelas bukan dari pihak kami.

Itu mungkin dari pihak yang ingin memperkeruh situasi.

Dari bahasa WA nya saja sudah jelas bukan dari kami," tandasnya.

Diketahui pesan tersebut juga menuliskan jika berasal dari Wakil Ketua Komisi Tingkat I.

"Mana ada di kami Wakil Ketua Komisi Tingkat I.

Semestinya kalau itu dari kami, yang bersangkutan mau terbuka soal identitasnya kan," jelasnya. (*)

Baca juga: Perempuan Muda Tewas di Kolam Renang Hotel Bali, Dikira WNA Ternyata Warga Lokal

Baca juga: Wajah 2 Penjambret di Genuk Semarang, Apes Jambret Gadis Demak Dapat Rp 50 Ribu Babak Belur Dihajar

Baca juga: Roy Marten Kagumi Tanamur, Diskotik No 1 di Asia Milik Ayah Atiqah Hasiholan

Baca juga: Viral Kisah Anggota TNI Beri Hormat pada Putranya yang Jadi Perwira, Anakku Komandanku