Audiensi dengan DPRD, KSPI Kota Semarang Minta Adanya Sinergi dalam Program Kesejahteraan Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kota Semarang mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman di Rumah Makan GAMA Bukit Semarang Baru (BSB), Mijen, Minggu (15/11/2020).

Mereka menyampaikan terkait sinergitas pembangunan Kota Semarang serta gagasan konsep pengupahan.

Ketua KSPI Kota Semarang, Zainuddin mengatakan, selama ini banyak program yang dijalankan Pemerintah Kota Semarang hingga kota ini terbilang semakin maju.

Baca juga: Seorang Ayah Bunuh Anak & Istri yang Sedang Hamil Lalu Tunggui Jenazah hingga 7 hari

Baca juga: Berikut Isi Surat Wasiat Istri di Boyolali Tewas Gantung Diri, Singgung Menikah Tanpa Pacaran

Baca juga: Kini Ngehit sebagai Aldebaran, Arya Saloka Pernah Dibayar 75 Ribu, Disuruh Vanessa Angel Beli Rokok

Baca juga: Kecelakaan di Semarang Pagi Ini, Pemotor Tabrak 2 Mobil Hingga Ringsek

Seiring majunya pembangunan di Kota Semarang diharapkan bisa semakin menyejahterakan kaum buruh termasuk melalui peningkatan upah minimum kota (UMK).

Menurutnya, dalam penentuan UMK seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja, namun juga proyeksi pembangunan di kota ini.

"Kalau pembangunan di Semarang maju maka upah Semarang harus ditingkatkan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia berharap wakil rakyat di kursi DPRD dapat menyuarakan aspirasi buruh agar turut dilibatkan dalam pembangunan Kota Semarang. Siapapun yang terpilih dalam Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti, dia menginginkan adanya sinergitas antara buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk menjalankan program kesejahteraan rakyat.

Di siai lain, semakin banyaknya investasi yang masuk ke Kota Semarang, dia meminta Pemerintah Kota Semarang bisa mendorong pengusaha agar mengutamakan pekerja tetap, kecuali pekerja outsourcing. Dia juga meminta pemerintah dapat memantau dan mengawasi tenaga kerja asing (TKA) secara ketat.

"Bidang pekerjaan yang bisa dilakukan pekerja lokal, ya tidak usah dikerjakan TKA," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengupahan.

"Terkait kenaikan upah, sepanjang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oke, kami di Pemkot Semarang juga oke. Selama ini wali kota tidak pernah mempersulit," ujar, pilus, sapaannya.

Dia juga akan terus mendorong pemerintah supaya ada sinergi dalam pelaksanaan program kesejahteraan rakyat. Sebagai wakil rakyat di DPRD, dia juga berupaya menyampaikan keinginan para pekerja.

"Saya sebagai Ketua DPRD akan mendukung agar Pemkot bisa bersinergi dalam menyejahterakan buruh," ucapnya. (eyf)

Baca juga: SMA Islam Hidayatullah Semarang Ajak Orang Tua Bekerjasama Mendidik Anak

Baca juga: Inilah Daftar HP Harga Rp 5 Jutaan di Bulan November 2020

Baca juga: Bupati Pati Haryanto Salurkan Bantuan Kepada 210 Anak Asuh 2020

Baca juga: Jadi Pembicara di Webinar Futsal, Ini Pesan Bupati Pati Haryanto