Rocky Gerung Ingatkan Mahfud MD Tidak Anggap Remeh Benny Wenda

TRIBUNJATENG.COM- Rocky Gerung menginggatkan kepada Menkopolhukam Mahfud MD agar tidak menggap remeh gerakan deklarasi Negara Papua Barat oleh Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda.

Ha itu dikatakan Rocky Gerung di channel Youtube-nya pada Jumat (4/12/2020).

Rocky Gerung menilai sebenarnya Mahfud MD menanggapi serius dengan gerakan Benny Wenda.

"Itu standar bahasa Istana yang menyiratkan dikendalikan suasananya, tetapi di belakang Mahfud itu berjejer panglima, polisi dan segala macam. Jadi ini sebenarnya masalah serius walaupun Mahfud menganggap masalah Twitter aja," aku Rocky Gerung.

Lebih lanjut, Rocky Gerung meminta agar Mahfud MD belajar dari penyebab konflik Hong Kong dan Arab Spring.

Baca juga: Naja Dewi Maulana Ogah Ikuti Jejak Ortu Jadi Penyanyi, Armand Maulana: Gue Sama Dewi Berdoa Aja

Baca juga: Ini Alasan Truk Darmawan Mendadak Berhenti di Tol Cipali, 10 Menit Kemudian Terjadi Kecelakaan Maut

Baca juga: Perempuan Tewas Diracun Selingkuhan Pakai Potasium, Mayat Dipendam di Pondasi Rumah Tinggal Tulang

Baca juga: Biodata Benny Wenda Deklarasikan Diri Jadi Presiden Sementara Negara Papua Barat

"Pak Mahfud gak pernah belajar dari politik dunia bahwa Arab Spring itu dimulai dari Twitter, Amerika dan Hong Kong juga begitu. Jadi jangan menganggap remeh sesuatu yang bersifat online," ujarnya.

Rocky Gerung berharap agar Mahfud MD serius menanggapi gerakan ini.

"Dunia itu berubah dengan memanfaatkan hal yang dianggap remeh," terang Rocky Gerung.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan, Benny membuat negara ilusi (khayalan).

"Menurut kami, Benny Wenda telah membuat negara ilusi. Membuat negara yang tidak ada sebenarnya. Dalam faktanya, Negara Papua Barat itu apa?," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (3/12/2020).

Mahfud menjelaskan, Benny Wenda juga telah berniat melakukan upaya makar terhadap Pemerintahan Indonesia.

Karena itu, pemerintah merespons dengan memerintahkan aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas tindakan tersebut.

Menteri pertahanan era Presiden Gus Dur ini mengatakan, Polri dapat menjerat dengan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara.

Dalam pandangannya, tindakan itu tidak besar.

Mengenai deklarasi Negara Papua Barat, menurut Mahfud, Benny Wenda seharusnya paham apa yang disebut negara.

Dalam teori, untuk membuat suatu negara harus memilikk tiga karakteristik, yaitu memiliki rakyat, wilayah, serta pemerintah yang berdaulat.

"Karena negara itu ada tiga dan ada satu, ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah, kemudian ada daerahnya. Di kan enggak ada, rakyatnya siapa? Rakyat Papua kan kita riil yang menguasai. Orang papua tidak juga mengakui," ujar Mahfud MD.

Ketua ULMWP, Benny Wenda, sebelumnya mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada 1 Desember.

Tak hanya deklarasi, Benny juga menyatakan diri sebagai Presiden sementara dalam pemerintahan sementara Papua itu.

Benny menyatakan akan menerapkan konstitusi sendiri dan tidak akan tunduk pada pemerintah Indonesia.

Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan, sudah menjadi kewajiban Polri untuk menjaga wilayah NKRI dari gangguan keamanan dan tugas TNI untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI.

"Jadi menanggapi deklarasi Benny Wenda, siapa pun atau kelompok manapun yang mengikuti Benny Wenda, kami akan melakukan tindak tegas, tanpa pandang bulu," ujar Gatot.

Benny Wenda deklrasikan Papua Barat

Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara Papua Barat.

Benny Wenda mendeklarasikan pembentukan pemerintahan Papua Barat.

Pengumuman Benny Wenda sebagai presiden dilakukan di akun Twitter miliknya pada Selasa (1/12/2020) lalu.

Pengumuman sepihak ini dilakukan bersamaan dengan tanggal yang diklaim sebagai hari kemerdekaan Papua Barat oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Benni Wenda yang merupakan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat.

Benny juga menegaskan, sejak saat dideklarasikan, pihaknya tidak akan tunduk kepada pemerintahan Indonesia.

Dalam keterangan pers disebutkan, pengumuman tersebut menandai intensifikasi perjuangan melawan pemerintahan Indonesia di wilayah tersebut, yang berlangsung sejak 1963.

"Pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin," demikian bunyi keterangan yang tertulis.

Langkah ini merupakan penolakan langsung terhadap upaya Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Papua Barat, lanjut pernyataan itu.

'Otonomi Khusus', yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2001, akan berakhir pada akhir tahun, dan menjadi sasaran petisi massal yang disponsori oleh 102 organisasi masyarakat sipil di seluruh Papua Barat.

Benny menambahkan, konstitusi Sementara yang baru memusatkan perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di Papua Barat.

"Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan Kongres, Senat, dan lembaga yudisial," ujarnya

Ia mengklaim, pemerintah yang dibentuknya didukung oleh semua kelompok pembebasan di Papua Barat, mewakili mayoritas rakyat.

ULMWP menyampaikan Petisi Rakyat Papua Barat, yang ditandatangani oleh 70% Rakyat Papua, kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada 2019.

Sementara itu, Benny Wenda yang saat ini berada di Inggris didapuk menjadi presiden sementara.

Sedangkan sisa kabinet akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.

Pemerintah Sementara menegaskan haknya untuk membuat Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) pada waktu yang tepat, atas nama rakyat Papua Barat.

"Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan yang ditunggu. Mewujudkan semangat rakyat Papua Barat, kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana tercantum dalam Konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi Negara Hijau pertama di dunia, dan suar hak asasi manusia," jelas Benny Wenda.

Baca juga: Peruntungan Shio Besok Sabtu 5 Desember 2020

Baca juga: Ini Alasan Truk Darmawan Mendadak Berhenti di Tol Cipali, 10 Menit Kemudian Terjadi Kecelakaan Maut

Baca juga: Akal Licik 2 Pengamen Sragen Embat Motor Pemilik Warung, Pura-pura Baik Beberapa Hari

Baca juga: Perdosri Peringati Hari Disabilitas Internasional dengan Memberikan Alat Bantu Jalan