WNA Dilarang Masuk Indonesia Mulai 1 Januari 2021 Kecuali Pejabat Negara Setingkat Menteri

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Munculnya virus corona varian baru B117 yang berawal di Inggris membuat pemerintah Indonesia bertindak.

Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pemerintah Indonesia menutup pintu untuk warga negara asing (WNA) masuk ke tanah air mulai 1 Januari hingga 14 Januari 2021.

"Rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara. Saya ulangi untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA," kata Menlu dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Baca juga: Aa Gym Umumkan Positif Covid-19, Minta Doa Agar Diberi Kesehatan

Baca juga: Habib Hasan Assegaf Pasuruan Tutup Usia, Dikenal Sosok Sederhana & Selalu Hadiri Undangan

Baca juga: Ditemukan Bayi Laku-laki Meninggal di Kamar Kos Ditutupi Selimut

Baca juga: Info Gempa Hari Ini: Gempa di NTT Magnitudo 5,0 Pagi Tadi Tak Berpotensi Tsunami

Menurut Retno untuk WNA yang tiba kemarin hingga 31 Desember 2020 mendatang harus menunjukkan sejumlah syarat untuk bisa masuk ke Indonesia.

Hal itu diatur dalam surat edaran Satgas penanganan covid 19 nomor 3 tahun 2020.

Syarat tersebut yakni menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau Ehac Internasional Indonesia.

"Lalu pada saat kedatangan di Indonesia melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. Setelah karantina 5 hari melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan," ujarnya.

Namun larangan masuk bagi WNA itu tidak berlaku bagi para pejabat setingkat menteri.

Kebijakan penutupan kedatangan WNA, dan pengecualian bagi kunjungan pejabat setingkat menteri ke atas tersebut akan dituangkan dalam surat edaran Satgas Penanganan Covid-19.

"Kebijakan ini akan dituangkan dalam surat edaran baru Satgas covid 19," ujar Menlu.