Berita Nasional
Fadli Zon Sebut Maklumat Kapolri Soal Pelarangan FPI Kebablasan & Anti-Demokrasi
Anggota DPR RI Fadli Zon menyoroti maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis yang berisi imbauan dalam menyikapi SKB pelarangan FPI
lihat foto
Maklumat ini memuat sejumlah imbauan kepada masyarakat untuk bersikap terhadap FPI yang telah resmi dilarang berkegiatan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) enam petinggi negara.
Masyarakat diminta untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.
Polri juga meminta masyarakat berperan aktif untuk melaporkan jika menjumpai kegiatan FPI.
"Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum," ungkap Idham Azis dalam maklumat tersebut.
Kemudian, Idham meminta agar mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI–POLRI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.
Selanjutnya, masyarakat juga diminta untuk tidak berhubungan dengan konten terkait FPI di jagat maya.
"Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial," ujar Idham.
Idham juga menegaskan akan ada tindakan hukum jika ada pelanggaran terkait maklumat tersebut.
"Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian," ungkap Idham.
Partai Gerindra Dukung Pemerintah
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mendukung kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menjaga persatuan di Indonesia.
Termasuk sikap Jokowi yang tegas terhadap kelompok yang dinilai dapat membahayakan NKRI.
"Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI, karena hal ini bukan soal siapa yang berkuasa tapi keutuhan bangsa ini," ungkap Saraswati kepada Tribunnews.com, Jumat (1/1/2020) melalui keterangan tertulis.
"Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa," imbuh Saraswati.
Sosok yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan tersebut juga mengajak segala pihak untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan.
"Dalam menyambut Tahun Baru 2021, Partai Gerindra menegaskan kita tetap berpegang teguh pada Empat Nilai Kebangsaan kita: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus tetap kita jaga selama hayat masih dikandung badan," ungkap Saraswati.
