MUI Nyatakan Vaksin Covid-19 Sinovac Suci dan Halal, Fatwa Utuh Tunggu Hasil Uji BPOM

TRIBUNJATENG.COM - Majelis Ulama Indonesia ( MUI) menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac, China, yang dibeli Pemerintah Indonesia suci dan halal.

Hal tersebut merupakan hasil sidang Komisi Fatwa MUI yang digelar pada Jumat (8/1) siang.

"Setelah dilakukan diskusi panjang dari penjelasan auditor, maka Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduki Sinovac suci dan halal," ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am dalam konferensi pers secara virtual, Jumat sore.

Seiring dengan itu, MUI pun telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang sudah ada di Indonesia halal.

Namun demikian, kata Ni'am, fatwa utuh MUI terkait vaksin Covid-19 tersebut baru akan dikeluarkan setelah hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) keluar.

Hal itu terutama untuk menentukan terkait keamanan, kualitas, dan kemanjuran dari vaksin tersebut.

"Jadi fatwa utuhnya akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan apakah (vaksin) aman atau tidak.

Fatwa akan melihat aspek ketayiban itu," kata dia.

Niam memastikan bahwa kebolehan penggunaan vaksin Covid-19 tersebut sangat terkait dengan keputusan atas aspek keamanan dari BPOM.

"Dengan demikian, fatwa MUI terkait produk vaksin Covid-19 dari Sinovac, China, ini akan menunggu final dari BPOM mengenai aspek ketayibannya," kata dia.

Adapun MUI telah melakukan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac sejak vaksin masih berada di Beijing, China, hingga tiba di Tanah Air dan disimpan di PT Bio Farma, Bandung.

Dari hasil audit lapangan tersebut, tim dari MUI pun melakukan sidang Komisi Fatwa untuk menentukan kehalalan vaksin.

Saat ini sudah terdapat 3 juta dosis vaksin Sinovac di Indonesia dan sudah didistribusikan ke sejumlah daerah.

Pemerintah Ajukan 108 Juta Dosis Vaksin Gratis

Di sisi lain, Indonesia resmi mengajukan permintaan vaksin gratis melalui jalur multilateral Indonesia Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI), lembaga bagian dari WHO.

Pengajuan tersebut dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melalui virtual, Kamis (7/1).

Keduanya menandatangani formulir B Vaksin Gavi Covax Facility, sebagai pelengkap konfirmasi keikutsertaan Indonesia dalam pengadaan 108 juta dosis vaksin Covid-19 gratis dari lembaga internasional tersebut.

"Ini adalah satu supaya Indonesia bisa memperoleh akses maksimal 108 juta dosis vaksin gratis dari Gavi," ungkap Menkes Budi.

Budi menyambut baik, jika Indonesia masuk daftar sebagai penerima vaksin gratis tersebut.

Selain tidak mengeluarkan biaya alias gratis, potensi 108 juta dosis vaksin Covid-19 melengkapi komitmen pengadaan vaksin Indonesia melalui jalur bilateral lainnya.

Indonesia telah mendapatkan komitmen 125 juta vaksin dari Sinovac, 50 juta dosis vaksin dari AstraZeneca, 50 juta dosis dari Novavax sehingga total 225 juta dosis vaksin."Ada (juga) potensi dari Pfizer dalam waktu dekat serta potensi 108 juta dari Gavi cukup untuk 181 juta rakyat Indonesia," jelasnya.

Dia pun berharap, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dapat menempati posisi Co-Chair di GAVI, dimana nama Retno sebelumnya telah diusulkan dalam pemilihan co-chair.

"Bila terpilih menjadi co-chair di GAVI, 108 juta dosis bisa maksimal kita peroleh karena potensi pengadaan vaksinnya besar sekali dan gratis," harap wakil menteri BUMN ini.

Sementara itu,Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Minggu depan sudah mulai vaksinasi, tapi memang keadaan belum bisa kembali langsung normal. Oleh sebab itu saya titip kepada Bapak Ibu sekalian sampaikan ke tetangga keluarga dan teman-teman agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan," kata Presiden saat penyerahan Bantuan Modal Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, (8/1).

Menurut Presiden pemerintah sedang berupaya agar vaksinasi rampung kurang dari setahun.Perlu setidaknya 182 juta orang atau 70 persen masyarakat Indonesia yang divaksin agar tercipta kekebalan komunal.

Dengan terciptanya kekebalan komunal atau kelompok maka pandemi akan berhenti.(tribun network/kps/yud/rin/fik)an (BPOM) keluar