Sengketa Pilkada Rembang 2020, Harno-Bayu Ajukan 251 Alat Bukti ke MK

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Harno-Bayu Andriyanto melalui kuasa hukum mengajukan 251 alat bukti dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/1/2021).

"Pada 17 Desember kami mengajukan bukti lima, dan pada perubahan kami mengajukan bukti 44. Pada hari ini, kami mengajukan bukti tambahan menjadi 251 alat bukti, sehingga mohon bisa diterima alat bukti itu Yang Mulia," kata kuasa hukum, Nimerodi Gulo, yang dikutip Tribun Jateng dari siaran streaming persidangan.

Terkait pokok-pokok permohonan, Gulo menuturkan selisih suara antara pemohon yakni Harno-Bayu dengan calon nomor urut 2, Abdul Hafidz dan M Hanies Cholil Barro yakni 5.501.

Menurutnya, perselisihan suara tersebut disebabkan karena adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan termohon atau KPU.

Terutama pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil yang seecara potensial dan riil berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon.

"Pelanggaran administrasi yang dimaksud berkenaan dengan jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai atau melebihi ketentuan yang mana mengatur jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5 persen dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS sebagai cadangan," jelas Gulo.

Pengacara asal Pati ini menyebut pelanggaran terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Sarang (Desa Karangmangu, Bajingjowo, Babaktulung, Bonjor) serta di Pamotan (Desa Mlagen, Ketangi, Sendangagung).

Pelanggaran yang dimaksud yakni suara melebihi 2,5 persen dari kartu suara.

Selain itu, kata dia, ditemukan kotak suara dalam keadaan tidak tersegel di beberapa TPS.

Oleh karena itu, pemohon memohon agar ada pembatasan keputusan KPU terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Serta melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS.

Pemohon perkara atau calon Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto, yang mengikuti persidangan secara virtual memohon kepada majelis agar diperbolehkan untuk menambahkan data, alat bukti, petitum dan posita.

"Kalau waktunya hanya tiga hari, tentu kami dengan sangat memohon kepada Ketua Majelis, saya mohon dengan sangat. Karena temuan-temuan setelah kami resapi, kami telusuri, dengan waktu yang ada, ternyata kami menemukan yaitu bukti-bukti baik saksi, baik keterangan dan juga fakta yang di lapangan. Yaitu terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif," kata politikus Partai Nasdem ini.

Sebelumnya pemohon diberikan waktu tiga hari untuk melakukan perbaikan permohonan sengketa pilkada di MK.