Ribuan Siswa Terancam Tidak Naik Kelas akibat Banyak yang Tidak Setor Tugas ke Guru

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI akan mengklarifikasi kabar mengenai ribuan siswa yang terancam tidak naik kelas di Cimahi kepada dinas pendidikan setempat. Para siswa tersebut dikabarkan tidak naik kelas akibat ketertinggalan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Kami akan cek ke Dinas Pendidikan Cimahi," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri kepada Tribun, Jumat (29/1).

Menurut Jumeri, guru maupun pihak sekolah dapat bertindak proaktif dalam menghubungi orang tua, jika ada siswa yang tidak aktif dalam mengikuti PJJ. Jumeri menilai dibutuhkan empati dari pendidik untuk membangkitkan semangat siswa dalam mengikuti PJJ.

"Jika murid tidak aktif atau tidak kumpulkan tugas dari sekolah perlu menghubungi orang tua baik via telepon atau didatangi," tutur Jumeri.

"Diperlukan empati guru untuk membangkitkan semangat belajar guru," tambah Jumeri.

Dirinya menilai, diperlukan kerjasama yang kompak dari seluruh pihak untuk mengatasi kesulitan belajar siswa di tengah masa yang sulit akibat pandemi Covid-19 ini. "Dengan kegotongroyongan yang tinggi masalah kesulitan belajar siswa bisa diatasi," pungkas Jumeri.

Data dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi ada sebanyak 722 siswa tingkat Sekolah Dasar(SD) yang nilainya bermasalah karena tidak setor tugas kepada guru. Tetapi, dari 722 siswa tersebut sudah ada 202 yang mengirimkan tugas kepada guru.

Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) jumlahnya lebih banyak. Ada 2.300 lebih siswa yang nilainya bermasalah. Sementara baru ada 800 yang telah menyetorkan tugas-tugasnya kepada guru.

"Kalau tidak dibereskan nilainya mereka bisa saja tidak naik kelas," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono.

Guru-guru sudah ada yang mendatangi rumah siswa untuk menyelesaikan nilai yang tertunda. Akan tetapi ketika didatangi ada yang orang tuanya tidak ada, sudah pindah rumah, dan kendala lainnya.

"Kami akan segera konsultasi ke kementerian terkait masalah ini," ujar Harjono.

Ketika ditanya apa latar belakang para siswa di tingkatan SD dan SMP itu bermasalah sehingga terancam tidak naik kelas, Harjono menyebut banyak faktor. Salah satunya adalah terkait dengan konektivitas teknologi dalam hal ini kesulitan mendapatkan akses internet hingga soal kepemilikan ponsel atau komputer jinjing.

"Ada juga tidak ada pendampingan saat PJJ, karena orang tua siswa sibuk dan lain sebagainya," kata Harjono.(Tribun Network/fah/wly)