Presiden Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Begini Saran Epidemiolog

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 dinilai tidak efektif.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan hal tersebut.

Menanggapi hal itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, intervensi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini jauh dari kata memadai untuk menekan laju penularan Covid-19.

• Anak Dibunuh Ibu Kandung dan Ayah Tiri, Mayat Dimasukkan ke Dalam Drum Isi Air, Ibu Angkat Menyesal

• SBY Sebut Terjadi Polarisasi Tajam hingga Ada Permusuhan di Tubuh Tentara & Polisi

• Ronald Koeman Marah Besar hingga Lontarkan Ancaman saat Tahu Kontrak Lionel Messi Bocor

• Kembalikan HP Temuan, Nuraisyah Malah Jadi Tersangka & Diperas Oknum Polisi Rp 35 Juta 

"Artinya intervensi yang dilakukan hingga saat ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang terjadi,” kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

"Kebijakan yang tidak berbasis data yang valid dan juga sains semakin menjauhkan efektivitas strategi yang dipilih," ucap dia.

Padahal, menurut Dicky, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan regulasi di dalam Undang-Undang karantina kesehatan adalah lockdown versi Indonesia.

Oleh sebab itu, dengan terus menyebarnya penularan, menurut Dicky, strategi lockdown adalah kebijakan yang bisa dipilih meskipun terlambat.

Strategi ini, menurut dia, dapat dilakukan pada wilayah kota, kecamatan, kelurahan hingga RW yang memiliki klaster terbanyak atau jumlah kasus lebih dari atau sama dengan 50 kasus.

Dalam kebijakan itu, nantinya masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas apa pun.

Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap memberi penguatan 3T (testing, tracing, and treatment).

"Dan jangan lupa dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, disertai tes skala luas di masyarakat, pelacakan kasus dan isolasi serta pelaksanaannya tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat," kata Dicky.

"Ini urgent dan timing-nya sudah terpenuhi untuk Pulau Jawa, sebelum terlambat," ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan pada 11 hingga 25 Januari 2021 belum efektif dalam menekan laju penularan Covid-19.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi, (kasus) covid-nya tetap naik," kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM tak mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.