Berita Internasional
Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint hingga Tokoh Partai Penguasa Juga Ditangkap Militer
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior lainnya dari partai berkuasa ditangkap dalam penggerebekan dini hari, menurut juru bicara
lihat foto
Suu Kyi belum memberikan komentar secara terbuka mengenai perselisihan itu.
Tetapi, seorang juru bicara NLD mengatakan para anggotanya telah bertemu dengan para pemimpin militer pada Kamis (28/1) untuk melakukan pembicaraan tetapi mencatat bahwa pembicaraan itu "tidak berhasil". "
"Kami memiliki keprihatinan tetapi itu tidak terlalu signifikan," kata juru bicara Myo Nyunt melalui telepon. Ia menjelaskan bagaimana mereka mengantisipasi ketegangan terkait rencana NLD untuk mengubah konstitusi setelah pemungutan suara diselenggarakan untuk mengekang kekuasaan militer.
Dia juga mengatakan batalion polisi ditempatkan di Ibu Kota Naypyitaw setelah laporan muncul bahwa pengunjuk rasa mungkin berkumpul di sana.
Namun, ia mengatakan bahwa, jika kudeta terjadi, NLD tidak akan menanganinya dengan kekerasan.
Anggota parlemen NLD Zin Mar Aung mengatakan polisi sedang berpatroli di kompleks parlemen dan perlu ada sikap untuk berhati-hati.
"Kita tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa," kata Zin Mar Aung melalui telepon.
Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon Reuters untuk dimintai komentar.
Myanmar panas diguncang isu kudeta
Sebelumnya diberitakan, suhu politik di Myanmar memanas setelah muncul isu militer akan melancarkan kudeta, sehingga memaksa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan sejumlah kedutaan besar Barat di negara itu bereaksi.
"Kami menegaskan dukungan kami kepada transisi demokratik di Myanmar dan upaya-upaya mempromosikan perdamaian, hak asasi manusia dan pembangunan di negara ini," kata negara-negara Barat itu dalam pernyataan bersama.
"Kami menantikan sidang parlemen yang damai pada 1 Februari dan pemilihan presiden dan ketua parlemen,” sambung pernyataan bersama yang ditandatangani Denmark, Ceko, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, AS, Norwegia dan Selandia Baru itu.
"Kami mendesak militer dan semua pihak di negara ini agar mematuhi norma-norma demokrasi dan kami menentang setiap upaya mengubah hasil pemilu atau merintangi transisi demokrasi di Myanmar."
PBB dan Barat cemas setelah militer Myanmar mengisyaratkan akan mengambil tindakan jika keluhan mereka mengenai kecurangan dalam pemilu 8 November 2020 tidak ditanggapi oleh komisi pemilihan umum (UEC). Pernyataan ini ditafsirkan sebagai prolog untuk kudeta.
Demonstrasi pro-militer pun meletus di berbagai kota besar di Myanmar, termasuk Sabtu kemarin ketika 200 orang berdemonstrasi di Yangon guna menunjukkan dukungan kepada militer dan menentang apa yang disebut mereka intervensi asing terhadap urusan dalam negeri Myanmar.
