Biodata Moeldoko yang Dituding Terlibat Gerakan Kudeta AHY dari Ketum Demokrat

- satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif

- satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi

- satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu

- satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Terkait hal itu, AHY mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden JOkowi.

AHY melakukan hal itu untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi lantaran gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.

Masih dalam konferensi pers itu, AHY juga mengungkapkan, informasi tersebut berdasarkan laporan dan aduan dari para pimpinan dan kader Partai Demokrat.

Mereka melapor karena merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ia menyebutkan, gerakan politik untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu dilakukan secara sistematis.

AHY juga mengatakan, pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan akan kendaraan dalam Pemilu 2024.

"Pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY.

Masih dalam pidatonya, AHY mengungkapkan 'modus' yang rencananya dipakai untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Yaitu dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB.

Para pelaku gerakan, lanjut AHY, menargetkan 360 orang para pemegang suara agar memenuhi syarat dilaksanakannya KLB.

Mereka diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

AHY menambahkan, para pelaku merasa yakin gerakan kudeta terhadap Partai Demokrat pasti sukses.

Alasannya, mereka telah mendapat dukugan dari sejumlah petinggi negara.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujar dia.

Tanggapan Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko menjawab tudingan adanya orang Istana yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Tudingan ini diungkapkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko menjelaskan jika permasalan ini tidak melibatkan Istana maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya tudingan yang diungkapkan AHY ke Istana salah sasaran karena Presiden Jokowi tidak mengetahui permasalahan ini.

"Jangan dikit-dikit istana dalam hal ini saya mengingatkan dan jangan ganggu pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu apa-apa," ujar Moeldoko Selasa (2/2/2021) dilansir YouTube Kompas TV.

Moeldoko menegaskan jika isu ini jangan disangkutkan dengan KSP.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan soal KSP," ujarnya.

Moeldoko lantas menceritakan kronologi dirinya bisa dituding ingin mengkudeta partai Demokrat.

"Jadi ceritanya begini, beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan dan saya orang yang terbuka. Saya mantan panglima TNI tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun."

"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong kita terima. Konteksnya apa saya tidak mengerti.Pada curhat tentang situasi yang terjadi, saya dengarin," ungkapnya.

Moeldoko merasa prihatin setelah mendengar penjelasan terkait kondisi partai Demokrat terkini.

"Saya prihatin dengan situasi itu karena saya bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.