86 Paket Pekerjaan Pemkot Semarang Telah Masuk Lelang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sebanyak 86 paket pekerjaan yang masuk program APBD telah dilelangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Paket kerja tersebut saat ini sudah masuk ke Unit layanan Pengadaan (ULP) Kota Semarang.

Sekda Kota Semarang, Iswar Aminudin mengatakan, enam dari 86 paket yang sudah selesai lelang. Sedangkan sisanya masih dalam proses. Dalam waktu dekat, menyusul 26 paket pekerjaan siap dilelangkan.

"Kegiatan yang selesai lelang di antaranya revitalisasi Pasar Jangli, normalisasi Kandang Kebo, pekerjaan proyek Jalan Gatot Subroto," sebut Iswar, Kamis (4/2/2021).

Menurutnya, telah masuknya 86 paket pekerjaan dalam proses lelang merupakan sebuah prestasi yang cukup baik jika dibanding periode yang sama pada 2020 lalu. Dia berharap proses lelang seluruh proyek APBD baik fisik maupun non fisik bisa dirampungkan pada April mendatang. Kemudian, seluruh pekerjaan ditargetkan terkontrak pada Mei. Sehingga, pekerjaan bisa diselesaikan maksimal September.

"Harapan kami seperti itu. Jangan sampai kegiatan-kegiatan baru selesai akhir tahun. Kami ingin Agustus-September kegiatan selesai," ucapnya.

Dia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Semarang bisa melakukan kegiatannya sesegera mungkin. Dengan demikian, belanja Pemerintah Daerah bisa menjadi salah satu faktor membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Penanganan Covid-19 memang masih menjadi fokus pemerintah pada 2021 ini. Meski demikian, anggaran penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan tidak sebanyak tahun lalu. Pada tahun ini, APBD Kota Semarang 2021 lebih bersifat makro. Artinya, semua OPD bergerak melalukan penanganan Covid-19 baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lainnya.

"Pembangunan fisik pun direncanakan dengan menyesuaikan kehidupan normal baru. Desain teman-teman OPD harus menyesuaikan kehidupan normal baru," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, kegiatan APBD Kota Semarang belum berjalan sepenuhnya. Pasalnya, Pemkot sendiri masih cukup kesulitan menginput data. Pihaknya masih menyesuaikan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Yang sudah jalan pada 2021 ini yang menggunakan APBN misal Kanjengan, Johar Selatan, Sungai Beringin. Yang APBD kami lagi kesulitan lenyesuaian SIPD," ujarnya. (*)