Air Banjir Bercampur Limbah di Kudus, Komisi E DPRD Jateng Minta Ada Penambahan Pompa

Terkait bencana yang bertubi-tubi melanda, kata dia, sudah saatnya penanganan banjir dilakukan dari hulu sampai hilir. Serta menjadi skala prioritas kebijakan pembangunan di semua level pemerintah.

"Force majeur memang selalu ada tapi upaya penanganan sedini mungkin adalah tugas bersama," ujar dewan dari Fraksi Partai Golkar ini.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah memiliki program Desa Tangguh Bencana (Destana).

Program ini belum tersosialisasi dengan baik ke pemerintah desa.

Padahal, program tersebut sangat baik. Setidaknya, ada pengurangan resiko bencana di tingkat lokal.

Landasan aturan Destana bisa dijadikan pedoman umum penanganan bencana termasuk pemenuhan fasilitas dan menganggarkan sarana prasarana penanganan kebencanaan.

Pendanaan dari dana desa dan dana pendampingan stimulan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Tujuan program ini yakni pengurangan risiko bencana dengan melibatkan komponen masyarakat.

"Perusahaan-perusahaan besar juga diharapkan senantiasa bersinergi dengan pemerintah dalam pananganan bencana.

Karena income perusahaan juga dari fasilitas publik yang menyerap tenaga kerja massal.

Banyak industri di Kudus yang berskala multinasional diharapkan turut serta dalam setiap penanganan bencana kemanusiaan," katanya.

Selain itu, peraturan daerah (perda) kerja sama daerah dan kerja sama desa juga perlu di laksanakan untuk memperkuat kebijakan mendesak terkait insfrastruktur irigasi normalisasi sungai maupun pembuatan embung-embung kewilayahan.

"Banjir tidak berdiri sendiri. Semua ada hulu dan hilirnya. 

Untuk itu, pemprov harus segera memfasilitasi penanganan ini dengan mengundang kabupaten sekitar sebagai upaya konkrit untuk segera menuntaskan banjir di kemudian hari," ucapnya.

(*)