Tahap Awal, Dinas Pendidikan Kota Semarang Akan Terapkan PTM pada 11 SMP Negeri

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Gunawan Saptogiri menargetkan akan membuka 11 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri pada tahap pertama pembukaan sekolah atau pemberlakuan pembelajaran tatap muka.

Tentunya hal itu dilakukan setelah ada izin dari Wali Kota Semarang dan Satgas Covid-19 terkait pembukaan sekolah seiring menurunnya kasus Covid-19 di Kota Semarang.

"Pelaksanaan PTM nantinya tetap menunggu izin walikota. Jika sudah ada izin, target untuk tahap awal PTM diberlakukan 25 persen dari jumlah SMP Negeri," kata Gunawan, Minggu (14/2/2021).

Dari data, jumlah sekolah negeri di Kota Semarang untuk tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) ada 8 sekolah, Sekolah Dasar (SD) ada 327 sekolah dan SMP ada 44 sekolah. Jika 25 persen dari total SMP negeri yang ada, maka 11 SMP negeri akan diperbolehkan melakukan tatap muka untuk tahap awal.

"Yang PTM nanti sekolah negeri dulu. Kalau SD bisa langsung semuanya. Tapi yang SMP harus bertahap, bisa 25 persen dulu," jelasnya.

Berbeda dari sebelumnya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Dalam SKB tersebut, pembukaan sekolah tidak lagi mengacu pada zona Covid-19 tetapi ditentukan sendiri oleh kepala daerah dan satgas.

Jika Kota Semarang sudah masuk zona kuning Covid-19, bukan tidak mungkin izin pembelajaran tatap muka akan diberikan. Terlebih lagi, Kota Semarang menunjukkan tren penurunan kasus sejak ada pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Jika sudah ada izin PTM, nanti akan ada evaluasi setiap minggunya," tegasnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Hari Wulyanto menegaskan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Jawa Tengah belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan instruksi nomor 3 tahun 2021.

Dalam surat instruksi tersebut disebutkan PPKM diperpanjang dari 9-27 Februari 2021 dengan PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

"Di instruksi itu disebutkan pembelajaran dilakukan daring. PTM nantinya akan dikaji lagi, setelah instruksi Mendagri selesai," kata Hari Wulyanto.

Ia menambahkan, dalam situasi pandemi ini, guru harus berani melewati jalan yang tidak biasa. Karena itu, harus ada inovasi pembelajaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, dalam proses pembelajaran yang dilakukan berpijak pada keselamatan guru dan siswa. Kemudian capaian kurikulum tidak diprioritaskan.

"Ini tantangan yang mengasyikkan sebenarnya. Bagaimana agar siswa tetap bisa belajar dan memahami materinya. Silakan guru berinovasi yang penting protokol kesehatan dijalankan," ucapnya.

Inovasi dan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi bisa mengacu pada e-KTSP, panduan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan panduan kelas virtual. Ke depan Disdikbud Jawa Tengah juga akan mengembangkan model-model sistem pembelajaran baru agar pembelajaran di masa pandemi berjalan dengan baik. (*)