Breaking News:

Berita Semarang

Penanganan Covid Tak Tepat Dikhawatirkan Menambah Angka Kemiskinan di Jateng

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.

Istimewa
Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir setahun dari 2020 membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.

Akibatnya, tren penurunan angka kemiskinan sejak beberapa tahun terakhir harus terhenti.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat mencapai 0,22 persen atau sebanyak 63.830 orang pada September 2019. Yakni berjumlah sekitar 3,68 juta orang atau 10,58 persen.

Namun, pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4,12 juta. Penduduk miskin di daerah perkotaan naik menjadi 10,57 persen pada September 2020 yang sebelumnya sebesar 10,09 persen pada Maret 2020.

Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan juga naik dari 12,80 persen pada Maret 2020 menjadi 13,20 persen pada September 2020.

Menanggapi ini, anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengatakan pemerintah dalam penanganan covid pada 2021 ini harus lebih ekstra kerja keras dan tepat.

"Artinya, berjalan seimbang antara sisi kesehatan dan perekonomian. Lantaran, dua-duanya menjadi kebutuhan pokok masyarakat, terutama ekonomi masyarakat menengah ke bawah," kata Yudi, Selasa (16/2/2021).

Menurutnya, di masa pandemi ini ekonomi masyarakat bergulir sangat berat. Ia khawatir lonjakan masyarakat miskin makin bertambah pada 2020 ini.

Politikus Partai Gerindra ini juga mengusulkan agar pemerintah menggulirkan subsidi. Subsidi bisa diambil dari APBD atau dana refocusing penanganan covid.

"Saya sepakat diberikan subsidi. Tapi biar itu tepat sasaran maka bisa menyasar pada kebutuhan pokok masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah. Kebutuhan pokok itu bisa listrik, air, atau biaya pendidikan," jelas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Yudi berujar subsidi pada kebutuhan pokok dinilai lebih mengena jika dibandingkan dengan bantuan sembako.

Meskipun demikian, bantuan sosial berupa sembako juga bisa tetap didistribusikan ke masyarakat. Sumber anggarannya bisa diambil dari pelaku usaha atau perusahaan.
Namun, kata dia, pemberian subsidi bagi masyarakat tak cuma-cuma semata. Mereka dituntut untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin semisal menggunakan masker, rajin cuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

"Penerima subsidi itu bisa dikenai sanksi jika melanggar protokol kesehatan. Mekanisme pengawasan juga bisa diatur," ujarnya. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved