Breaking News:

Penanganan Corona

Penolak Vaksin Corona Kena Sanksi, DPRD Jateng: Tak Perlu Dibesar-besarkan

Pemerintah menyiapkan tiga jenis sanksi bagi orang-orang yang menolak vaksinasi Covid-19.

ISTIMEWA
Vaksin Sinovac yang didistribusikan ke Puskesmas Randudongkal Pemalang, beberapa waktu lalu.  

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Pemerintah menyiapkan tiga jenis sanksi bagi orang-orang yang menolak vaksinasi Covid-19.

Langkah ini diambil agar target kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap virus corona tercapai.

Meskipun demikian, Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri, menuturkan terkait sanksi penolak vaksin jangan terlalu dibesar-besarkan.

"Dukung vaksinasi yg humanis. Sanksi kepada sebagian kecil masyarakat yang menolak sepertinya tidak perlu dibesar-besarkan," kata Quatly, Kamis (18/2/2021).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal 13 huruf a ayat 4.

Di situ tertulis, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa.

Yakni penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Jika merujuk pada Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, barang siapa sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana satu tahun dan denda setinggi-tinggi Rp1 juta.

Kendati demikian, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pemerintah tetap mengutamakan pendekatan edukasi ke masyarakat terutama kelompok anti-vaksin dalam menginformasikan pentingnya imunisasi Covid-19.

"Kedepankan edukasi dan sosialisasi yang maksimal agar masyarakat paham akan vaksin," jelasnya.

Halaman
123
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved