Breaking News:

Penurunan Harga Mobil Baru dari PPnBM 0% Berdasarkan DPP

menurut UU PPN. Untuk menghitung besaran PPnBM, yang dibutuhkan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP). itupun berbeda masing-masing segmen kendaraan

Editor: Vito
ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR
Petugas keamanan berpatroli di dekat mobil baru yang terparkir di PT Indonesia Terminal Kendaraan atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, Kamis (11/2). Pemerintah mulai bulan depan memberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif PPnBM menjadi 0 persen untuk kendaraan bermotor atau mobil. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan terkait dengan cara menghitung Pajak Penjualan atas Barat Mewah (PPnBM) yang mendapat relaksasi mulai 1 Maret 2021.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, uang agen pemegang merek atau APM yang sudah disetor untuk membayar PPnBM mobil sebelum Maret 2021 tidak kembali, karena akan tetap dalam hitungan pajak biasa.

"Aturan tidak berlaku surut, yang mendapat insentif ya yang diserahkan pabrikan setelah PMK (peraturan menteri keuangan) baru," ujarnya, melalui pesan singkat, kepada Tribunnews, Senin (22/2).

Yustinus menuturkan, APM yang menjual kendaraan pada Januari hingga Februari 2021 tetap bayar PPnBM dan masuk ke dalam kas negara. "Tidak ada pengembalian PPnBM karena saat itu sudah terutang," katanya.

Menurut dia, pengenaan PPnBM tersebut berlaku ketika pabrik sudah mendistribusikan mobil ke dealer. "PPnBM dikenakan sekali saat pabrikan menyerahkan ke dealer," tandasnya.

Terkait dengan cara menghitung PPnBM, Kemenkeu menjelaskannya menurut UU PPN. Untuk menghitung besaran PPnBM, lanjut Yustinus, yang dibutuhkan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Besaran pengenaan PPnBM itupun berbeda untuk masing-masing segmen kendaraan.

Dalam dokumen yang diberikan Yustinus, DPP tersebut meliputi lima hal, pertama adalah harga jual, yakni nilai berupa uang termasuk semua biaya yang disediakan karena adanya barang kena pajak (BKP).

"Kedua, biaya penggantian, yakni nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan, ekspor jasa kena pajak (JKP) atau ekspor BKP tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN," tulis keterangan itu, Senin (22/2).

Ketiga, nilai penting, yaitu nilai berupa uang yang diambil dari bea masuk, pungutan lain yang sudah terkena pajak, dan cukai impor. Keempat, nilai ekspor, yakni nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eskportir.

"Kelima, nilai lainnya, yaitu nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan," jelas keterangan Kemenkeu.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved