21 Daerah di Jateng Belum Tuntaskan Pembahasan Raperda RTRW, Dinilai Hambat Investasi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Terdapat sejumlah 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang hingga kini belum menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW).

Hal ini menjadi salah satu faktor yang menganggu iklim investasi di Jateng.

Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng, baru 14 daerah yang telah menyelesaikan Raperda RTRW. Di antaranya Batang, Kendal, Pekalongan, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Wonogiri.

Sementara beberapa daerah yang selama ini menjadi tujuan investasi di Jateng,  seperti Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap, belum menyelesaikan Raperda RTRW.

Karena itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mendorong agar pemerintah daerah dan DPRD bisa segera menyelesaikan Raperda RTRW.

Selain agar ramah investasi, Raperda ini juga mengatur lingkungan untuk meminimalisasi risiko bencana alam.

"Ini penting, tidak hanya soal investasi. Banjir kemarin itu kan soal RTRW juga," ucapnya, Selasa  (22/2/2021).

Dalam PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sudah memerintahkan agar pemerintah daerah segera menyelesaikan Raperda RTRW.

Di Pasal 75 PP tersebut menyebutkan bupati menetapkan Raperda RTRW kabupaten paling lama tiga bulan terhitung sejak mendapat  persetujuan substansi dari menteri.

Jika bupati tidak menetapkan sesuai waktu yang ditentukan, maka Raperda RTRW  bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat.