Mahfud MD Malah Tertawa Saat Susi Pudjiastuti Protes Saat Disapa Menteri KKP: Tidak Boleh

Penulis: Wahyu AWS

TRIBUNJATENG.COM- Menkopolhukam Mahfud MD justru tertawa saat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti melayangkan protes.

Susi Pudjiastuti enggan dipanggil Menteri kelautan dan Perikanan oleh Mahfud MD.

Mahfud MD melihat reaksi Susi Pudjiastuti justru tertawa.

Hal itu tampak di acara Susi Cek Ombak 'MetroTV', Rabu (24/2/2021).

Mulanya, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa acara yang dipandunya akan membahas Permintaan Presiden Jokowi agar masyarakat lebih aktif mengkritik.

Baca juga: Polisi Blak-blakan Fakta Hilangnya Anak Dokter Ternama di Solo, Ada yang Ditutupi, Bukan Penculikan!

Baca juga: 2 Alasan Ini Membuat Warsito 3 Kali Mencoba Bunuh Diri, 2 Upaya Sebelumnya Gagal

Baca juga: Status WA WhatsApp Nissa Sabyan Diisukan Selingkuh dengan Ayus: Ujian Jalani Ikhlas Biar Jadi Contoh

Baca juga: Puncak Hari Jadi Banjarnegara Ada Pengajian Virtual Bersama Gus Miftah

Untuk membahas tema tersebut, Susi Pudjiastuti berbincang dengan Mahfud MD.

Setelah terhubung lewat video call, Susi Pudjiastuti menanyakan kabar Mahfud MD.

"Apa kabar bapak?" tanya Mahfud MD.

Menjawab hal itu, Mahfud MD mengatakan bahwa kabarnya baik-baik saja.

"Baik Bu Susi, Ibu Menteri Kelautan," Jawab Mahfud MD.

Mendengar sapaan itu, Susi mengaku langsung protes.

Susi Pudjiastuti tidak mau dipanggil Menteri KKP karena sungkan dengan Menteri KKP saat ini, Sakti Wahyu Trenggono.

"Tidak boleh bilang menteri kelautan, nanti Mas Trenggono marah sama saya," kata Susi.

Mendengar itu, Mahfud MD lalu tertawa.

Susi Pudjiastuti lalu tidak keberatan ketika disebut sebagai menteri lautan yang notabene sudah menjadi kehidupannya.

"Kalau menteri lautan boleh kali, karena lautannya milik saya," ungkapnya.

"Karena Pak Trenggono pasti tidak bisa ke laut, kalau saya memang orang laut," ujarnya.

Susi Pudjiastuti lalu menanyakan maksud Presiden Jokowi untuk lebih aktif mengkritik pemerintah.

"Kemarin Bapak Jokowi berharap agar masyarakat lebih aktif mengkritik, lalu ada statemen dari Pak Fadjroel, Pak Moeldoko, apa selama ini pemerintah merasa tidak ada kritikan gitu bapak?" tanya Susi Pudjiastuti.

Menurut Mahfud MD, sikap dari Jokowi yang menyerukan adanya kritik membuktikan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik.

"Saya kira pemerintah merasa ada kritikan dan kemudian menampung kritik itu dan mengakomodasi di dalam kebijakan-kebijakan," kata Mahfud MD.

Mahfud MD lalu menyebutkan sejumlah kritik yang didapat pemerintah selama pandemi covid-19.

Mahfud MD lalu mejelaskan alasan Presiden Jokowi meminta dikritik lebih keras.

Menurutnya, selama ini banyak tudingan pemerintah yang anti kritik.

"Konteksnya bukan pemerintah kurang dikritik, tapi konteksnya memang karena banyak orang mengatakan pemerintah itu anti kritik, lalu mengerahkan buzzer dikritik," ujarnya.

Mahfud MD lalu menyebutkan beberapa tokoh yang kritis terhadap pemerintah tapi tidak pernah ditangkap polisi.

Diketahui, presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, secara virtual pada Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mall administrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Presiden.

Sehingga, menurutnya, masyarakat memiliki andil atau menjadi bagian dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Jokowi mengatakan meski banyak hal yang sudah diraih dalam pelayanan publik, namun harus disadari juga masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu, catatan atau laporan tahunan Ombudsman RI sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.

"Saya yakin ombudsman Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki, catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," katanya.

Meskipun demikian Presiden mengapresiasi Ombudsman RI yang terus mengawal pengawasan pelayanan publik oleh penyelenggara negara.

Termasuk pelayanan Publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.

"Saya memberikan apresiasi, saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman Republik Indonesia, yang terus mengawal, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik," kata Presiden.

Sehingga menurut Presiden di tengah Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan yang tepat.

Selain itu mendapatkan perlindungan dan bantuan yang cepat dari negara agar bisa bertahan dan menjaga kualitas hidupnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta Ombudsman RI untuk terus mengubah cara-cara kerja yang inovatif sehingga tidak terjebak pada rutinitas.

"Situasi krisis, kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smartshortcut," tuturnya. (*)