Pendapatan PBB Kendal 2020 Turun Rp 4 miliar Terdampak Pandemi Covid-19

Penulis: Saiful Masum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (P2) Kabupaten Kendal pada 2020 mengalami penurunan hingga Rp 4 miliar.

Hal itu disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang melanda hampir sepanjang tahun.

Sehingga banyak instansi atau perorangan tak mampu membayar biaya pajak yang dibebankan secara maksimal. 

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kendal, Agus Dwi Lestari mengatakan, pada 2019 lalu pendapatan PBB-P2 Kendal mencapai Rp 33,8 miliar.

Baca juga: Besok Suaminya Dilantik Jadi Bupati Kendal, Kegiatan Chacha Frederica Disorot Netizen: Salut Mbak

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kendal Hari Ini Kamis 25 Februari 2021

Baca juga: Pemkab Kendal Tunda Vaksinasi 11.000 Guru

Sementara pendapatan kategori yang sama pada 2020 hanya tercapai Rp 29,8 miliar.

Kata Agus, target pendapatan PBB sebagaimana penetapan APBD 2020 sebesar Rp 35 miliar.

Karena dilanda pandemi corona, target tersebut diturunkan menjadi Rp 25,3 miliar, sehingga pencapaian pendapatan PBB 2020 sedianya sudah melampaui target meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya. 

"Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari PBB 2020 dan 2021 nanti melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Dua cara ini diharapkan bisa meningkatkan pajak-pajak bumi bangunan di Kendal ke depannya," terangnya, Kamis (25/2/2021).

Agus menerangkan, upaya intensifikasi pajak dilakukan dengan cara menerjunkan tim hingga ke desa-desa untuk mengingatkan dan melayani pembayaran pajak. 

Selain itu, dalam rangka mempermudah cara pembayaran PBB, Agus telah menambah fasilitas pembayaran pajak di beberapa tempat pelayanan. Seperti di perbankan, Indomaret, kantor pos, ATM bersama, Tokopedia, Go-Pay dan agen Laku Pandai Bank Jateng.

"Dari sisi kemudahan itulah diharapkan terus bisa meningkatkan pendapatan PBB Kendal," harapnya.

Cara lain, terang Agus, pihaknya akan mengoptimalkan penilaian terhadap objek pajak yang sudah tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi. 

Seperti contoh, penilaian terhadap 20 SPBU di Kendal sebagaimana SPPT PBB-nya hanya dibebankan biaya pajak bumi saja. Namun, setelah dilakukan penilaian ulang, maka bangunan dan fasilitas yang berada di lahan SPBU tersebut harus dihitung pajaknya, sehingga bisa menaikan nominal pajak. 

Kabid Penagihan Pendapatan Bakeuda Kendal, Andy Nur Karendra menambahkan, dampak pandemi Covid-19 tidak hanya menurunkan pendapatan PBB saja. Tetapi, juga menurunkan pendapatan pajak-pajak lain seperti pajak perhotelan, restoran, tempat hiburan, reklame, parkir, hingga air bawah tanah. Hanya pajak sarang burung walet dan pajak BPHTB yang mengalami kenaikan.

Kata Andy, total kalkulasi pendapatan pajak di Kendal pada 2020 meningkat dari Rp 127,8 miliar pada 2019 menjadi Rp 134,3 miliar. Kenaikan itu dipicu naiknya pendapatan pajak BPHTB sebesar Rp 10 milar menjadi Rp 39,8 miliar pada 2020.

Baca juga: PGN Dukung Pengembangan KI Kendal Melalui Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Distribusi Gas Bumi

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tenaga Pendidik Kendal Ditunda, Pemkab Fokus Pembelajaran Daring

Baca juga: Dinkes Kendal Berharap Dapat Jatah Vaksin Tahap II 33.000 Vial

"Karena terdampak pandemi ini, beberapa perusahaan meminta ditunda pembayaran pajaknya. Juga ada perusahaan yang meminta keringanan, karena merasa berat jumlah nominal pajaknya dengan alasan mengalokasikan dana yang ada untuk hak yang lebih penting, seperti membayar gaji karyawan," terangnya.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi turunnya pendapatan pajak di Kendal karena banyak warga yang meminta keringanan akibat usahanya yang berjalan kurang maksimal. Seperti usaha pertanian sawah yang terkena rob hingga gagal panen.

Meski begitu, ia berharap, pada 2021 ini pendapatan pajak di Kendal akan meningkat seiring kembalinya aktivitas masyarakat pasca vaksinasi Covid-19 mulai diberikan. (Sam)