Jhoni Allen Tegas Akui Beri Puluhan Juta Rupiah untuk Kader Demokrat yang Temui Moeldoko

TRIBUNJATENG.COM- Jhoni Allen mengakui dirinya memberi uang kepada sejumlah kader Demokrat yang menemui Moeldoko.

Jhoni pun mengakui hal tersebut di acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu (3/4/2021).

Menurut Jhoni Allen, uang tersebut diberikan karena mereka akan menyampaikan aspirasinya.

"Betul (kasih uang), itu kan kader kita, dia datang menyampaikan keluhan untuk mencari solusi," ujar Jhoni.

Menurut Jhoni Allen, uang itu diberikan sebagai biaya operasional untuk kader membeli tiket tranportasi dan menginap.

"Tentunya ada biaya operasional, tiketnya kita kasih, biaya hotel kita kasih," ujarnya.

Jhoni Allen menilai tindakannya itu sudah menjadi hal yang wajar dan biasa.

Jhoni lantas mengaku memberi uang Rp 10 - 25 juta pada kader Demokrat yang datang.

Namun, ia membantah jika menjanjikan uang Rp 100 juta pada kader Demokrat.

"Ada yang 10 juta, ada 25 juta, tergantung jauh jaraknya," ucap Jhoni.

Jhoni Allen membatah iming-iming memberi ratusan juta rupiah kepada kader.

"Tidak ada iming-iming, itu biaya operasional untuk dia datang ke Jakarta," ujarnya.

Jhoni Allen mengaku prihatin dengan krisis kepemimpinan Demokrat sehingga ia membiayai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Diketahui, sebanyak tujuh orang kader Partai Demokrat diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat.

Pemecatan itu sebagai buntut dari isu gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta di Partai Demokrat.

Enam di antaranya yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, dipecat karena dinggap terlibat dan mendukung gerakan kudeta.

"Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021).

Enam kader itu dinilai terbukti melakukan tingkah laku buruk yang merugikan partai.

Dewan Kehormatan menyatakan, mereka terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan kepada kader dan pengurus partai.

Kemudian, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan daerah bahwa Partai Demokrat dinilai gagal.

"Dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eskternal," kata Herzaky.

Herzaky mengatakan, tindakan pengkhianatan terhadap partai itu merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas, dan eksistensi Partai Demokrat.

Ia menyebut gerakan itu juga sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus, dan kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air.

"Jelas bahwa para pelaku GPK-PD itu telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat," kata Herzaky.

 
Marzuki Alie

Selain enam nama, Partai Demokrat juga memecat mantan Sekretaris Jenderal Marzuki Alie yang dinilai terbukti melanggar etika.

"Sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat. Marzuki Alie terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya," ujar Herzaky.

Mantan Ketua DPR itu dinilai telah menyatakan secara terbuka tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat di media massa agar diketahui publik secara luas.

Herzaky mengatakan, tindakan Marzuki telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat.

Herzaky melanjutkan, tindakan yang dilakukan Marzuki Alie sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Demokrat.

Menurut Herzaky, hal itu dibuktikan dengan adanya desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader Demokrat untuk memecat Marzuki Alie.

"Mereka sangat marah atas perilaku Marzuki Alie, juga merasa sangat terganggu dengan pernyataan-pernyataan terbuka di media massa," tutur dia.

Dengan adanya keputusan pemecatan tujuh orang kader tersebut maka maka hak dan kewajiban sebagai anggota Partai Demokrat tidak berlaku lagi.

"Termasuk larangan bagi mereka untuk menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang dan identitas Partai Demokrat," ucap Herzaky.

Reaksi

Sementara itu Darmizal mengaku tidak bersedih atas pemecatan dirinya. Menurut Darmizal, pemecatan terhadap dirinya dan enam kader lainnya justru bakal semakin memantapkan langkah untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

"Pemecatan ini akan semakin membuat agenda perubahan dan perbaikan partai semakin bergelora, semakin besar. KLB, insya Allah, akan segera dilakukan," ujar Darmizal Jumat (26/2/2021), sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.

Sementara itu, Marzuki menyebut pemecatan terhadap dirinya merupakan tindakan menggunakan tangan orang lain atau disebut nabok nyilih tangan dalam istilah Jawa.

Sebab, Marzuki mengaku mendapat laporan bahwa ada ketua DPD yang diminta membuat surat pernyataan agar DPP melakukan pemecatan terhadap sejumlah kader.

Marzuki menuturkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah Ketua DPD dikumpulkan di Jakarta untuk menindak kader-kader yang disebut sebagai pengkhianat.

"Mereka memang menggunakan tangan orang untuk menindak. Tidak berani melakukan tindakan, tetapi melakukan tindakan dengan menggunakan tangan orang. Itu seperti yang dibilang Anas (Anas Urbaningrum), nabok nyilih tangan," kata Marzuki.

Marzuki pun mengingatkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa tidak seluruh kader loyak kepadanya.

“Loyal itu hanya di atas kertas, di luar itu belum tentu. Ada yang cerita ke saya masa kami diminta pernyataan untuk memberhentikan kader-kader pengkhianat," kata dia. (*)