Militer Myanmar Tak Gubris Ancaman AS & Eropa: Kami Terbiasa dengan Sanksi & Kami Selamat

TRIBUNJATENG.COM, NEW YORK - Militer Myanmar mengatakan siap menahan sanksi dan isolasi setelah kudeta 1 Februari, kata seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (3/3/2021) setelah berkomunikasi dengan pihak militer.

PBB mendesak negara-negara untuk "mengambil tindakan yang sangat kuat" untuk memulihkan demokrasi di negara Asia Tenggara itu.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan 38 orang tewas pada Rabu, hari paling kejam sejak kudeta ketika militer Myanmar.

Schraner Burgener akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB pada Jumat (5/3/2021) melansir Reuters.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar kepemimpinan partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Baca juga: Lagi, 13 Demonstran Tewas Ditembak Aparat Myanmar saat Protes Kudeta Militer 

NLD memenangkan pemilihan pada November dengan telak, yang menurut militer curang.

Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Baca juga: FOCUS: Jadi Teringat Gus Dur

Schraner Burgener mengaku dalam percakapan dengan wakil panglima militer Myanmar Soe Win, dia telah memperingatkan kemungkinan adanya sanksi besar untuk militer Myanmar.

Hal itu dilakukan sebagai tanggapan keras dari beberapa negara dan isolasi sebagai pembalasan atas kudeta tersebut.

"Jawabannya adalah: Kami terbiasa dengan sanksi, dan kami selamat," katanya kepada wartawan di New York.

“Ketika saya juga memperingatkan mereka akan pergi dalam isolasi. Dia menjawab: Kita harus belajar berjalan hanya dengan beberapa teman.”

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa, telah menerapkan atau sedang mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan untuk menekan militer dan sekutu bisnisnya.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut.

Tetapi badan internasional itu tidak mengutuk kudeta tersebut bulan lalu karena ditentang oleh Rusia dan China.

Dua negara itu memandang kondisi tersebut sebagai urusan dalam negeri Myanmar.

Alhasil para diplomat menilai tindakan apa pun oleh dewan di luar pernyataan tidak mungkin dilakukan PBB.

"Saya berharap mereka menyadari bahwa ini bukan hanya urusan internal, tapi juga mengenai stabilitas kawasan," kata Schraner Burgener tentang China dan Rusia.

Dia berkata Soe Win memberitahunya bahwa setelah satu tahun militer ingin mengadakan pemilihan lagi.

Schraner Burgener terakhir berbicara dengannya pada 15 Februari dan sekarang berkomunikasi dengan militer secara tertulis.

“Jelas, menurut saya taktik militer sekarang adalah menyelidiki orang-orang NLD untuk memenjarakan mereka," terangnya.

"Pada akhirnya NLD akan dilarang dan kemudian mereka mengadakan pemilihan baru, di mana mereka ingin menang, dan kemudian mereka dapat terus berkuasa."

Schraner Burgener mengatakan dia yakin militer sangat terkejut dengan protes terhadap kudeta tersebut.

“Saat ini kami memiliki anak muda yang hidup dalam kebebasan selama 10 tahun, mereka memiliki media sosial, dan mereka terorganisir dengan baik dan sangat bertekad,” tambahnya.

“Mereka tidak ingin kembali dalam kediktatoran dan dalam isolasi.”(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menolak Mundur, Militer Myanmar Nyatakan Siap Hadapi Sanksi dan Isolasi"