Pengamat Sebut Manuver Moeldoko Bajak Partai Demokrat Kurang Etis, Istana Seharusnya Beri Teguran

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pengamat politik menilai manuver Moeldoko untuk mengakuisisi Partai Demokrat kurang etis.

Hal itu diungkap oleh Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor.

Ia mengatakan, manuver yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)  Moeldoko sudah terbaca sejak awal kekisruhan yang menyeret nama mantan Panglima TNI tersebut.

Baca juga: Isu Agenda KLB, Ketua Partai Demokrat Batang Instruksikan Tolak Kegiatan Tak Resmi

Baca juga: Moeldoko Terpilih dalam Waktu 51 Menit Jadi Ketum Demokrat meski Tak Hadiri KLB

Baca juga: Kisruh Kudeta Partai Demokrat, SBY Murka dan Kecewa Beri Jabatan Moeldoko Kini Jadi Ketum Versi KLB

"Iya, karena begini, manuvernya ketahuan sekali ya, kurang cantik Pak Moeldoko mainnya," kata Firman dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Firman menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

 Ia mengatakan, kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka pintu untuk mantan Panglima TNI tersebut.

"Untuk pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ujar dia. 

Firman mengatakan, Moeldoko kali ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.

Ia menilai, Moeldoko malah lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

"Dia (Moeldoko) lebih baik beli jadi atau membajak kalau saya bilang dengan pendekatan yang uang yang bergayung sambut dengan harus diakui ini kesalahan internal partai demokrat juga," ucapnya.

Di samping itu, Firman merasa heran dengan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mayoritas kader memilih dipimpin oleh orang lain ketimbang dipimpin kader partai sendiri.

"Mereka (kader Partai Demokrat) saya lihat mengatasnamakan orang yang senior bekerja keras untuk partai, tapi justru mengusulkan orang yang belum berkeringat sama sekali untuk partai, jadi aneh dan kontradiktif," tutur dia. 

Lebih lanjut, Firman mengatakan, seharusnya pihak Istana memberikan teguran kepada Moeldoko karena akan menjadi preseden buruk bagi pembangunan partai politik ke depannya.

"Tapi kita lihat kalau ini memang dibiarkan artinya tingkat kepeduliaan Istana terhadap pembangunan partai tidak kuat atau bahkan diragukan," ujar dia. 

KLB yang dilakukan kubu Kontra AHY menyatakan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina.

Baca juga: Ketua DPC Partai Demokrat Pati Sebut Peserta KLB Deli Serdang Abal-Abal Semua

Baca juga: Kisruh Kudeta Partai Demokrat, SBY Murka dan Kecewa Beri Jabatan Moeldoko Kini Jadi Ketum Versi KLB

Baca juga: Profil dan Biodata Moeldoko Ketua Umum Demokrat Hasil KLB Sibolangit Sumatera Utara