Breaking News:

Berita Ekonomi

Tanggapi Rencana Impor Beras, Ekonom: Tidak Sejalan Dengan Anjuran Pemerintah

Adanya rencana pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton, menimbulkan polemik di masyarakat

TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Khaerudin (35) petani asal Desa Undaan Lor, kecamatan Undaan, Kudus membawa poster penolakan impor beras. Sejumlah petani merasa khawatir jika impor tersebut berimbas pada turunnya harga gabah dari petani 

 
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Adanya rencana pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton, menimbulkan polemik di masyarakat.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, Andi Tri Haryono mengatakan rencana impor tersebut tidak sejalan dengan anjuran pemerintah, dalam hal ini Presiden yang meminta rakyat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri dan menolak produk-produk asing.

Adapun di tengah persiapan panen raya ini, data dari BPS juga menunjukan bahwa proyeksi per Februari memperlihatkan bahwa produksi beras Indonesia periode Agustus 2020 hingga Juli 2021 dapat mencapai 35,5 juta ton atau naik dari proyeksi Januari 2021 yang berada di angka 34,9 juta ton.

“Rencana impor 1 juta ton beras sangat jelas mencederai nilai-nilai yang diagungkan oleh pemerintah yaitu menuju kemandirian pangan.

Dimana sudah tertuang dalam UU No. 18/2012, ketersediaan pangan nasional, yang dapat memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional, dengan adanya UU tersebut setiap kebijakan pangan hendaknya mengacu pada pangan dari produksi dalam negeri, bukan melakukan impor beras sebagai jalan keluarnya.

Kita juga harus menyadari bahwa petani merupakan tulang punggung negeri ini, selama ini petani selalu identik dengan kemiskinan, kekumuhan dan penderitaan, petani selama ini dianggap sebagai objek pembangunan

padahal sebenarnya mereka adalah subjek pembangunan terutama dalam menjaga kedaulatan pangan,” ujar Andi ketika dihubungi Tribun Jateng, Jumat, (26/3/2021).

Ia juga mengharapkan pemerintah tidak terlalu tergesa-gesa untuk melakukan impor beras, mengingat pada bulan April dan Mei mendatang merupakan masa panen raya beras di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan upaya revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan, agar mampu memberi kontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan terutama untuk para petani dan masyarakat pedesaan.

Selain itu, pemerintah harus mampu dan cermat dalam menentukan strategi penetapan harga maksimum (ceiling price) dan harga terendah (floor price) agar komoditas seperti beras yang dikonsumsi oleh 95 persen masyarakat Indonesia aman dan stabil serta bukan menjadi komoditas yang rentan terhadap abuse of power terutama dalam domain politik yang dilakukan oleh rent seeker,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Ruth Novita Lusiani
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved