Pemerintah Larang Mudik, Jateng Waspada Akal-akalan Pemudik yang Lewat Jalan Tikus

penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah kembali melarang mudik Lebaran pada 2021 ini. Sebelumnya, pada 2020, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan serupa.

Bukan tanpa alasan pemerintah melarang kegiatan mudik, hal itu untuk menekan penyebaran angka penularan covid-19.

Setiap ada libur panjang seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat, angka kasus pesakitan covid langsung meningkat.

Kondisi itu bisa terjadi jika mudik diperbolehkan. Namun demikian, larangan tersebut tidak berlaku bagi sebagian orang.

Pengalaman tahun lalu, banyak pemudik yang mencari celah untuk tetap mudik. Satu di antaranya dengan melintas di jalan tikus lantaran minimnya penjagaan atau pengawasan dari petugas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menuturkan, ada beberapa skenario yang disiapkan terkait rencana larangan mudik.

"Kemarin (Minggu) sore talah rapat virtual dengan pemerintah pusat, ada beberapa skenario yang disiapkan. Intinya, kami di daerah akan menunggu lagi petunjuk teknis. Hari ini (Senin) sedang dirapatkan secara virtual untuk petunjuk pelaksanaan lebih detail," kata Henggar, Senin (29/3/2021).

Meskipun demikian, ada yang akan menjadi perhatian pihaknya. Henggar mengatakan mewaspadai 'strategi' pemudik yang melintas di jalan pintas atau jalan tikus untuk menghindari hadangan petugas.

Dengan kerja sama antar-lintas sektor bersama Polri, TNI, dan Dinas Perhubungan di kabupaten dan kota, pihanya menyiapkan tim mobile yang bertugas menyisir jalan tikus yang ada di perbatasan antar-provinsi.

Ia tidak memungkiri akan ada pemudik yang 'bandel' tetap mudik dan melintas jalan 'short cut' tersebut.

"Kami mencoba mengoptimalkan tim mobile di wilayah perbatasan untuk mengawasi pergerakan lalu lintas yang menyusup lewat jalur tikus," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga berencana menempatkan kamera pengawas atau CCTV di jalan tikus yang ada di wilayah perbatasan. Fokusnya, jalan yang berpotensi dilewati pemudik.

Jika terdeteksi adanya peningkatan pergerakan atau mobilitas kendaraan, tim mobile tersebut akan turun. Titik mana saja yang menjadi prioritas, ia tidak bisa mempublikasikannya.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mengantisipasi adanya warga yang melakukan mudik dini atau sebelum 6 Mei 2021 yang merupakan waktu pelarangan mudik.