Breaking News:

Nikah Siri

Kaprodi Antropologi Undip: Nikah Siri Jangan Dipermudah, Bila Perlu Dilarang

Ketua Prodi Antropologi FIB Undip, Dr Amirudin menilai maraknya nikah siri disebabkan banyak hal.

Editor: Daniel Ari Purnomo
IST
Ketua Prodi Antropologi FIB Undip Dr. Amirudin, MA 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ketua Prodi Antropologi FIB Undip, Dr Amirudin menilai maraknya nikah siri disebabkan banyak hal.

Ada motif karena demi agama, faktor ekonomi, psikologi, biologis, motif politik, motif simbolik, atas nama cinta, dan motif poligami.

Dijelaskannya, nikah siri berasal dari bahasa Arab sirri atau sir yang berarti rahasia.

Perkawinan siri dalam konteks itu berarti nikah secara rahasia.

Padahal yang dimaksud nikah merujuk pada rukun Islam tentang perkawinan, perkawinan sebaiknya diketahui orang banyak, bukan dirahasiakan.

Namun etimologi tersebut berubah di Indonesia, nikah siri berarti nikah yang tidak dicatat oleh negara di KUA.

Itu tertuang pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tertulis di Bab I dasar perkawinan pasal 2 ayat 2: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mengapa kemudian nikah siri marak ? Perkawinan itu hakekatnya peristiwa budaya. Banyak motif yang melandasi pernikahan jenis itu dipilih," ujarnya.

Saat motif menjalankan perintah agama plus tambahan sejumlah motif lain tadi berbenturan dengan sejumlah ketentuan hukum lainnya - kalau ia PNS misalnya, mendapat larangan untuk tidak beristri lebih dari satu.

Faktor presi psikologi dalam keluarga (ditolak keluarga dan/atau istri), adanya norma budaya yang memberlakukan satu suami satu istri, dan makin kuatnya desakan gerakan gender mainstreaming, maka nikah siri kemudian dipilih sebagai jalan masuk (escape clausul) mengharmonisasi semua tuntutan norma-norma yang saling konfrontatif.

"Di titik ini, nikah siri lebih dipandang sebagai siasat bagi seseorang dalam menghadapi sejumlah presi (tekanan) agar jalan aman secara norma agama, norma hukum lainnya dan presi keluarga karena makin mengendapnya arus besar genderisme," imbuhnya.

Amirudin yang juga menjabat sebagai Ketua SDGs Center Undip ini menjelaskan, solusinya adalah perlu rationalisme siri sebagai jalan masuk pernikahan yang didasarkan pada alasan-alasan dan penerapan persyaratan rational untuk kepentingan yang lebih besar.

Melalui institusi agama, kantor urusan agama, ormas, dan para penghulu nikah siri, rationalisme itu perlu di-internalized kepada para lelaki agar tidak terlalu mudah menjalani nikah siri.

"Maksudnya, nikah siri jangan dipermudah, bila perlu dilarang menurut hukum positif untuk kepentingan yang lebih besar. Misalnya terkait dengan perlindungan dan status anak, status hukum istri berkenaan dengan hak waris, dan lain-lain," imbuhnya.

(*)

Alasan Kepala Dinas di Jateng Nikah Siri Janda PNS: Ada Larangan Perempuan PNS Jadi Istri Sah Kedua

Biaya Nikah Siri di Semarang Mulai Rp 500 Ribu, Cerainya Bisa Lewat Telepon atau Ghosting

Praktik Nikah Siri Murah di Kota Semarang: Mau Sah Cukup Rp 1,4 Juta, Sudah Ada Penghulu dan Saksi

Viral Aisha Weddings Tawarkan Layanan Nikah Siri, Poligami dan Ajakan Nikah Muda, Heboh di Medsos

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved