Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Jemaah Indonesia Belum Boleh Umrah, Vaksin Sinovac Belum Bersertifikat WHO

Para jemaah yang akan melakukan ibadah umrah sudah harus divaksin. Vaksinnya pun harus yang memiliki sertifikat organisasi kesehatan dunia WHO.

Editor: Vito
DPR RI/Facebook
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat raker di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas membeberkan perkembangan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia.

Ia menyebut, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah memperbolehkan kembali jemaah dari seluruh dunia datang ke negaranya untuk melakukan ibadah umrah.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Para jemaah yang akan melakukan ibadah umrah sudah harus divaksin. Vaksinnya pun harus yang memiliki sertifikat organisasi kesehatan dunia WHO.

Dengan aturan itu, menurut dia, jemaah dari Indonesia belum diizinkan melaksanakan ibadah umrah pada Ramadan tahun ini, lantaran vaksin Sinovac yang dipakai untuk program vaksinasi masyarakat Indonesia belum menerima sertifikasi dari WHO.

”Kalau umrah itu syaratnya adalah sudah divaksin. Kan sudah mulai dibuka mulai Ramadan besok boleh umrah, tetapi yang sudah divaksin. Vaksinnya harus sertifikat WHO, jadi sudah disertifikasi WHO. Sementara Sinovac belum," kata Yaqut di ruang rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4).

Yaqut meyakini saat ini proses sertifikasi itu tengah dilakukan WHO terhadap vaksin Sinovac. ”Soal Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui (WHO-Red), tidak begitu.

Kalau belum itu bukan berarti tidak, pasti ada proses yang sedang dilakukan agar Sinovac ini bisa teregister oleh WHO,” katanya, memberi penjelasan kepada anggota DPR.

Terkait dengan hal itu, politikus PKB itu mengamini ada persoalan geopolitik dunia dari kebijakan tersebut. Ia menyebutnya perang dagang.

Tetapi Yaqut enggan menjelaskan lebih jauh, karena merasa bukan domainnya. "Memang betul ada geopolitik, ada perang dagang di situ. Tapi itu bukan domain saya menjelaskan," ujarnya.

Gus Yaqut berujar, pihaknya belum bisa berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi, karena sejak Menag Arab Saudi, Muhammad Saleh Benten diganti, ia belum mendapatkan akses ke menteri yang baru.

"Tapi kami sedang berusaha terus agar dapat akses komunikasi langsung. Selama ini komunikasi hanya korespondensi saja, surat menyurat. Kalau surat-suratan ini kayak zaman kita SMA dulu. Jadi agak lama jawabnya. Saya berharap bisa ketemu langsung," tegasnya.

Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi mengumumkan membuka kembali ibadah umrah bagi jemaah di seluruh dunia, dengan persratan vaksinasi. Aturan itu berlaku mulai awal Ramadan.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam pernyataannya menjelaskan tiga kategori orang akan dianggap telah diimunisasi adalah mereka yang telah menerima dua dosis vaksin covid-19, mereka yang diberikan satu dosis setidaknya 14 hari sebelumnya, dan orang-orang yang telah pulih dari infeksi covid-19.

"Hanya orang-orang yang masuk ke dalam ketegori tersebut yang akan diizinkan melakukan umrah serta salat di Masjidil Haram di kota suci Mekkah. Kebijakan tersebut secara efektif akan meningkatkan kapasitas operasional Masjidil Haram selama Ramadan," demikian bunyi pernyataan Kementerian

Haji dan Umrah Arab Saudi, sekaligus menambahkan bahwa aturan tersebut juga berlaku untuk jemaah yang masuk ke Masjid Nabawi di kota suci Madinah.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved