Breaking News:

Berita Internasional

Pemimpin Korut Kim Jong Un Dikabarkan Mengeksekusi Menteri Pendidikan karena Selalu Mengeluh

Menteri pendidikan berpangkat tinggi yang tidak disebutkan namanya itu dilaporkan dijatuhi hukuman mati.

Editor: M Syofri Kurniawan
AFP/KCNA VIA KNS/STR
Foto tak bertanggal yang dirilis kantor berita Korea Utara, KCNA, pada 24 Mei 2020 menunjukkan Kim Jong Un menghadiri rapat Komisi Militer Pusat Partai Buruh, mendiskusikan kebijakan baru meningkatkan pencegahan perang nuklir. 

TRIBUNJATENG.COM - Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara, dikabarkan telah mengeksekusi seorang pejabat pemerintah di negaranya setelah departemennya gagal mengadakan panggilan video yang cukup serta mengeluh tentang beban kerja.

Menteri pendidikan berpangkat tinggi yang tidak disebutkan namanya itu dilaporkan dijatuhi hukuman mati setelah dilakukan penyelidikan mengapa departemennya gagal membuat kemajuan yang memuaskan, demikian dilansir Mirror

Laporan tentang temuan penyelidikan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, yang dilakukan oleh Organisasi dan Departemen Bimbingan (ODG), dilihat oleh Daily NRK.

Baca juga: Kepergok Tanpa Busana di Rumah Dokter, Briptu MM Bekap Mulut Mertuanya hingga Ketakutan

Baca juga: Cerita Para Wanita Cantik Uzbekistan Jadi PSK di Bali, Diburu Orang Indonesia Pencari Sensasi Bule 

Baca juga: Masayu Anastasia Diprotes Ibunda dan Anak Main Peran Antagonis di Sinetron

Baca juga: Protes Larangan Mudik, Sopir Bus Minta Pemerintah Biayai Kebutuhan Keluarga Pelaku Transportasi

Dilaporkan departemen pendidikan Korea Utara tidak melakukan langkah yang cukup untuk menerapkan Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh.

Gambar ini diambil pada 14 Januari 2021 dan dirilis dari Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) resmi Korea Utara pada 15 Januari menunjukkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memberi isyarat dari tribun selama parade militer merayakan Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea (WPK) di Pyongyang. (KCNA VIA KNS/AFP)
Laporan tersebut mengatakan:

"OGD melakukan penyelidikan karena departemen gagal membuat kemajuan apa pun dan karena beberapa telah mengkritik kebijakan pemerintah."

Tuduhan tersebut juga dilaporkan termasuk anggota departemen yang "mengeluh di setiap pertemuan" tentang pekerjaan mereka, sementara yang lain mempertanyakan kurangnya sumber daya yang disediakan oleh negara.

Para pengawas juga dikatakan menyoroti lambannya penerapan "kebijakan pembelajaran jarak jauh", yang dianggap mengalami kemajuan yang buruk.

Setelah kematian menteri tersebut, departemen telah "diatur kembali" di bawah Ri Guk Chol, presiden Universitas Kim Il Sung, tambah laporan itu.

Selain melakukan langkah-langkah baru, "mereka berencana untuk melakukan panggilan konferensi video secara teratur", sebuah sumber menegaskan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved