Breaking News:

Berita Semarang

Pekerja Migran Indonesia Tak Terampil Rawan Alami Eksploitasi dan Kekerasan

Kompetensi dan keterampilan menjadi modal utama yang harus dikantongi pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Tribun Jateng/Mamdukh
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani    

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kompetensi dan keterampilan menjadi modal utama yang harus dikantongi pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Keterampilan yang diberikan kepada pekerja juga harus relevan dan sinkron terhadap permintaan atau kebutuhan pasar di luar negeri.

Oleh karena itu, PMI yang akan bekerja di luar negeri diharapkan bisa menimba ilmu keterampilan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang disediakan pemerintah.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menuturkan, pendidikan dan keterampilan menjadi modal. Selama ini pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berupaya menghadirkan materi keterampilan yang disinkronkan dengan pasar kerja.

"Tidak mungkin mengirimkan pekerja yang tidak memiliki skill. Ini rentan mendapatkan eksploitasi atau kekerasan," kata Benny saat mengunjungi BLK Semarang 1, Sabtu (10/4/2021).

Pihaknya terus berupaya membantu pekerja migran Indonesia agar dapat bekerja secara aman dan nyaman.

Selain menjamin keamanan dan kenyaman bagi PMI, pihaknya juga fokus terkait biaya pendidikan dan pelatihan yang dinilai masih tidak wajar karena ada yang mempermainkannya.

Oleh karena itu, PMI yang hendak bekerja di negara lain diharapkan bisa melakukan pelatihan di lembaga pelatihan kerja milik pemerintah.

"Biaya pendidikan dan pelatihan kerap dimainkan oleh oknum-oknum tertentu dalam praktik ijon rente (bertentangan dengan hukum). Ini (pendidikan dan pelatihan PMI) kerap dimanfaatkan pihak ketiga. Membajak mimpi indah mereka (calon PMI). Ini beban karena gaji mereka dipotong setiap bulan. Lalu bagaimana memenuhi modal tabungan mereka ketika mereka sudah pulang ke kampung halaman," tegasnya.

Yang paling penting, kata dia, bagaimana negara hadir. Calon PMI berhak mendapatkan pekerjaan layak serta pendidikan dan pelatihan yang merupakan tanggung jawab negara. Diselenggarakannya pelatihan oleh BLK milik pemerintah diharapkan bisa mengurangi beban biaya PMI.

Di sisi lain, Benny mengatakan akses informasi terhadap masyarakat terkait PMI serta pelatihan dan pendidikannya harus disosialisasikan dan diedukasikan oleh semua pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga daerah hingga tingkat desa perlu aktif.

Menurutnya, PMI harus diberi orientasi pasar kerja secara tepat. Agar, mereka mendapatkan pekerjaan layak dengan gaji yang besar.

"Kami bantu berikan orientasi yang pas, seperti di Taiwan, Hongkong, Korea, Jepang. Di negara-negara tersebut, standar gajinya besar dan jaminan keamanan PMI ada. Tidak seperti di Timur Tengah atau Malaysia," tambahnya.(mam)

--

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved