Breaking News:

Berita Semarang

277 Jabatan di Pemkot Semarang Kosong

Mengacu data BKPP Kota Semarang, sebanyak 277 jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang kosong.

TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyerahkan SK pensiun kepada ASN yang telah memasuki masa pensiun, di Balai Kota Semarang, Kamis (22/4/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sebanyak 277 jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang kosong. Data itu merupakan data BKPP Kota Semarang pada awal tahun ini.

Kepala BKPP Kota Semarang, Litani Satyawati mengatakan, banyaknya kekosongan jabatan disebabkan karena banyak aparatur sipil negara (ASN) yang telah memasuki masa pensiun. Di samping itu, selama pandemi Covid-19 banyak ASN yang meninggal dunia.

Dia memaparkan, Wali Kota Semarang memang belum dapat melantik jabatan ASN mengingat baru saja dilantik sebagai wali kota.

"Awal tahun jabatan kosong 277. Sampai hari ini lebih dari 277. Sampai Pak Wali sudah bisa melantik nantinya bisa 300an," sebut Litani, usai penyerahan SK pensiun di Balai Kota Semarang, Kamis (22/4/2021).

Meski ada kekosongan, dia memastikan organisasi pemerintah daerah (OPD) tidak terkendala dalam menjalankan roda pemerintahan. Begitu ada kekosongan, pihaknya meminta kepala OPD bersangkutan untuk menunjuk pejabat pengganti sembari menunggu wali kota bisa melantik jabatan yang kosong.

"Sambil menunggu wali kota bisa melantik, BKPP siapkan siapa-siapa saja. Tinggal user memilih. Kami profesional, tidak ada model titip-titipan. Orang yang kami pilih profesional sesuai bidangnya," jelas Litani.

Sementara itu, penyerahan SK pensiun periode Mei ini, dia membeberkan ada 75 orang. Sebelumnya pihaknya telah menyerahkan SK pensiun kepada 50 orang pada Maret lalu, dan 65 orang pada April.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, kepala daerah yang baru dilantik belum dapat melantik pejabat untuk mengisi jabatan yang kosong di lingkungan pemerintahan. Kepala daerah boleh melantik setelah enam bulan pelantikan dirinya.

"Kami baru dilantik Februari. Artinya, sekitar Agustus baru boleh melantik. Meski kami sempat kooridnasi dengan Kemendagri boleh asal ada surat permohonannya kemudian dikaji. Tapi, kami belum melakukan itu. Kami tunggu Agustus," jelas Hendi. (*)

Penulis: Eka Yulianti Fajlin
Editor: sujarwo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved