Breaking News:

Berita Purworejo

Pakar Hukum: Hentikan Kekerasan Aparat terhadap Warga yang Tolak Tambang di Wadas Purworejo

Sejumlah pakar hukum menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian Puworejo terhadap sejumlah warga.

Kompas.tv/Istimewa
Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo menolak tambang batu andesit karena takut lingkungan di sekitar mereka rusak. Aksi damai penolakan ini berakhir bentrok, Jumat (23/4/2021). 

TRIBUNJATENG.COM - Sejumlah pakar hukum menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian Puworejo terhadap sejumlah warga.

Jumat (23/4/2021) terjadi bentrokan antara aparat Kepolisian Puworejo dengan sejumlah warga yang menolak rencana sosialisasi terkait pemasangan patok penambangan batu andesit di Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah.

Berdasarkan catatan YLBHI, bentrokan tersebut telah mengakibatkan 9 warga luka-luka, dan 11 orang ditahan.

Baca juga: Puspa Kaget Saat Bangun Suami Sudah Ada di Atas Perutnya, Sementara Tetangga Gedor Pintu

Baca juga: Latar Belakang Maniur Sihotang, Pria yang Siksa dan Perlakukan Pacar Seperti Anjing, Motif Terungkap

Baca juga: Kronologi Brigadir NS Cabuli Ibu Mertua, Dilakukan Berkali-kali di Kamar hingga di Pinggir Jalan

Baca juga: BREAKING NEWS: Resmi dari KSAL, KRI Nanggala 402 Dinyatakan Tenggelam

Dari 11 orang yang ditahan, dua orang diantaranya adalah Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) dan Asisten Pengabdi Bantuan Hukum (APBH) dari LBH Yogyakarta.

Warga Desa Wadas sesungguhnya telah mengupayakan penolakan sedari awal, terutama terkait penambangan batu andesit.

Penambangan ini dikaitkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 509/41/2018 yang menetapkan Desa Wadas masuk ke dalam area penambangan batuan andesit, yang diperuntukkan sebagai bahan proyek pembangunan Bendungan Bener, Kabupaten Purworejo, yang direncanakan mulai beroperasi tahun 2023.

Bendungan ini adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Ketika warga melakukan aksi damai, protes dengan memblokir jalan, dengan menggunakan batang pohon, sambil duduk dan bersalawat.

Tentunya, langkah ini konstitusional dan bagian mendasar dari kebebasan ekspresi, terlebih ketika warga sebenarnya mengupayakan suara penolakannya, apalagi upaya hukum pengaduan tidak direspon baik pemerintah di Jawa Tengah.

Ketika aparat gabungan, dari kepolisian dan satuan TNI, memaksa masuk, apalagi dengan penggunaan kekerasan dan penangkapan, sungguh merupakan bentuk pemolisian yang sama sekali tidak demokratis, dan bertentangan dengan kewajiban perlindungan hak asasi manusia.

Iqbal Felisiano, Sekretaris CACCP FH Unair, menyatakan penggunaan kekuatan kepolisian dan masuknya TNI dalam tindakan pembubaran justru tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Halaman
1234
Editor: M Syofri Kurniawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved