Sosok Pekerja Keras Yang Pernah Jadi Sopir Angkot Ini Kabarnya Akan Dilantik Jokowi jadi Menteri

Bahlil Lahadalia, Kabarnya Akan Dilantik Jokowi jadi Menteri Investasi, Dulunya Sopir Angkot

TRIBUNJATENG.COM -- Bahlil Lahadalia namanya dikabarkan santer, hari ini akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Investasi.

Dikutip dari Tribunnews, diberitakan Rabu Ini (28/4/2021) Presiden Jokowi akan melantik Bahlil Lahadalia, Nadiem Makariem, serta Laksana Tri Handoko

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan sumber dari istana, mengungkapkan tak ada nama baru di dua pos kementerian baru.

Bahlil Lahadalia akan mengisi jabatan di Kementerian Investasi.

Sementara Kemendikbudristek akan diisi oleh Nadiem Makarim yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Lalu, posisi Kepala BRIN akan diisi Laksana Tri Handoko yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Iya (Nadiem dan Bahlil). Esok BRIN, Investasi, dan Dikbud-Ristek," ungkap sumber dari Istana.

Munculnya nama Nadiem dan Bahlil sebagai menteri nomenklatur baru sesuai apa yang dikatakan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

Tidak hanya itu Anta Ginting Pengurus Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia juga turut serta menguatkan soal adanya pelantikan tersebut.

Dirinya mengucapkan selamat kepada Bahlil Lahadalia yang akan menjabat Menteri Investasi dan Nadiem Makarim juga dipastikan akan menjabat Mendikbud-Ristek.

"Kami mengucapkan selamat untuk Bang Bahlil, senior dan Mantum saya di Hipmi dan juga Mas Nadiem," kata Anta Ginting saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (27/4/2021), dikutip dari TribunJakarta.com.

Menurutnya, dua pemuda yang dipercaya memimpin kementerian yang baru dibentuk ini menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo optimis kepada kaum muda.

"Penunjukan dan kepercayaan Presiden Jokowi kepada menteri muda menunjukkan bahwa Presiden Jokowi yakin terhadap masa depan Indonesia di tangan anak muda Indonesia yang potensial. Hal ini juga memberikan harapan kepada anak muda indonesia," ujarnya.

Siapa Bahlil Lahadadia?

Pria kelahiran Banda, Maluku 7 Agustus 1976 ini kini menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dirinya mengemban jabatan tersebut di era pemerintahan Presiden Jokowi serta Wakil Presiden Amin Maaruf.

Sebelum menjadi Kepala BKPM, Bahlil pernah menjadi karyawan di bank selama enam bulan.

Setelah itu ia berhenti dan memutuskan untuk bekerja di tempat lain.

Hingga begitu selesai kuliah, Bahlil Lahadalia dan temannya kemudian membangun perusahaan, dimulai dari perusahaan konsultan keuangan dan teknologi informasi (TI).

Peran Bahlil di perusahaan ini adalah menjadi direktur wilayah Papua.

Tak lama kemudian, Bahlil Lahadalia memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang dibangunnya bersama teman-temannya tersebut.

Setelah resign, Bahlil diberi dividen sebesar Rp 600 juta yang kemudian digunakannya sebagai modal untuk membangun perusahaan perdagangan (trading) kayu.

Kini Bahlil memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai holding company.

Dikutip dari TribunnewsWiki, Bahlil dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan pernah merasakan perjuangan bekerja di lapangan.

Ayahnya merupakan seorang kuli bangunan sedangkan sang ibu bekerja sebagai buruh cuci.

Bahlil Lahadalia sudah memiliki sifat mandiri sejak sekolah dasar, saat itu ia membantu keluarganya dengan menjajakan kue si sekolah.

Bahlil Lahadalia menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura, Papua.

Pada semester enam, Bahlil Lahadalia mengaku pernah menderita busung lapar dan semenjak kejadian itu, Bahlil Lahadalia semakin menguatkan tekadnya untuk keluar dari kemiskinan.

Bahlil Lahadalia sudah memiliki sifat mandiri sejak sekolah dasar, saat itu ia membantu keluarganya dengan menjajakan kue si sekolah.

Ketika di sekolah menengah, Bahlil Lahadalia juga pernah menjadi kondektur hingga part time menjadi sopir angkot.

Bahlil Lahadalia sudah berjuang sejak masih kecil, hingga menjadi pengusaha dan bahkan kini sampai istana.

Sebelumnya pernah diberitakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menjamin tidak akan membuka ruang Tenaga Kerja Asing (TKA) secara berlebihan.

Bahlil Lahadalia menegaskan, porsi di TKA di Indonesia akan tetap wajar meskipun UU Ciptak Kerja disahkan.

Namun, terkait hal itu, Faisal Basri memiliki pandangan tersendiri.

Faisal Basri menyentil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan.

Faisal Basri mengimbau agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan berhenti membawa tenanga Kerja Asing (TKA) dari China.

Hal itu disampaikan Faisal Basri di acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu (8/10/2020).

Faisal Basri menyayangkan banyaknya TKA asal China.

Tak hanya itu, Faisal Basri mengatakan negara telah rugi besar karena TKA dari China mengunggunakan visa kunjungan bukan visa kerja.

Faisal Basri menyebut jika selama ini banyak TKA yang turun di Bandara Manado lalu terbang ke Manokwari.

"Di Indonesia ini TKA dari China sudah banyak, pakai visa kunjungan bukan visa kerja, negara rugi, sekarang sudah ada puluhan ribu TKA dari China, mereka masuk dari Manado biar nggak ketahuan lalu sewa pesawat ke Manokwari," ujarnya.

Faisal Basri mengaku ngeri dengan data-data ribuan TKA dari China itu.

Kemudian, pernyataan Faisal Basri itu ditanggapi oleh Bahlil Lahadalia.

Bahlil Lahadalia selaku kepala BKPM mengatakan UU Cipta Kerja dibuat untuk masyarakat Indonesia bukan orang luar negeri.

Bahlil Lahadalia mengatakan TKA sekarang prosedure-nya lewat BKPM sehingga ia menjamin tidak membuka ruang berlebihan untuk TKA.

Namun, Faisal Basri seolah tak percaya dengan ucapan Bahlil Lahadalia.

Faisal Basri tegas mengatakan ia memiliki data dan bukti soal ribuan TKA yang masuk di Indonesia.

Bahlil Lahadalia mengatakan Omnibus Law ini memudahkan UMKM untuk berkembang.

"Dari perizinan yang sangat mudah, pemerintah wajib mempromosikan UMKM dan membuka investor untuk orang-orang luar demi memajukan UMKM," ujar Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Faisal Basri mengaku tidak masalah dengan pembahasan UMKM.

"kalau soal UMKM saya tidak ada masalah, saya dukung," ujarnya.

Apa itu Omnibus Law?

Istilah omnibus law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law.

Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM.

Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.

Isi Omnibus Law Cipta Kerja

Konsep omnibus law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi.

Diberitakan Kompas.com, 21 Januari 2020, pada Januari 2020, ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan.

Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu:

Penyederhanaan perizinan tanah

Persyaratan investasi

Ketenagakerjaan

Kemudahan dan perlindungan UMKM

Kemudahan berusaha

Dukungan riset dan inovasi

Administrasi pemerintahan

Pengenaan sanksi

Pengendalian lahan

Kemudahan proyek pemerintah

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (6/10/2020) UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.

(Tribunnews.com/TribunnewsWiki.com)