Breaking News:

Liputan Khusus

LIPSUS: Penyimpanan Limbah Medis Kurang Perhatian

Kalau kasus pencemaran limbah medis tidak ada. Hanya saja, ada beberapa fasyankes yang kurang memperhatikan tempat penyimpanan sementara limbah medis

Editor: iswidodo
TRIBUN JATENG/FAIZAL M AFFAN
LIMBAH MEDIS - Proses bongkar muat limbah medis di sebuah rumah sakit di Kota Semarang, baru-baru ini. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penggerebekan di Kualanamu Medan oleh Polda Sumut terkait dugaan penyalahgunaan alat rapid test antigen membuat masyarakat was-was. Khawatir hal serupa terjadi di tempat lain, yaitu penggunaan alat test antigen bekas, dicuci, dikemas plastik dan dipakai lagi untuk test peserta lain.
Tribun Jateng melakukan penelusuran di beberapa rumah sakit di Kota Semarang, dan meminta pendapat dokter ahli sesuai bidangnya. Penelusuran dikhususkan untuk melihat langsung bagaimana penanganan terhadap limbah covid-19.
Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, di antaranya PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Peraturan Menteri LHK Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah di Fasyankes, dan Kepmenkes Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
Ketiganya tidak hanya mengatur ketentuan pengelolaan, tetapi juga alat yang digunakan, termasuk seluruh perizinannya. Maka, satu di antara rumah sakit yang ada di Kota Semarang sudah mulai menerapkan ketentuan pengelolaan limbah medis yang berlaku di Indonesia.
Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro Semarang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Menurut keterangan Eko Krisnarto, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSWN, ada dua prosedur yang diterapkan di RS Wongsonegoro (RSWN) untuk mengelola limbah medis.
"Untuk limbah medis infeksius, pengelolaannya dengan cara dibakar menggunakan insinerator atau sebuah alat pembakaran limbah yang bersuhu tinggi. Limbah yang dibakar menggunakan alat insinerator akan berubah menjadi abu. Sedangkan untuk limbah non infeksius, pengelolaannya kami serahkan ke pihak ke tiga yang sudah memiliki izin dari KLHK," tutur Eko Krisnarto.
Sedangkan limbah cair yang ada di RSWN, dikelola dengan cara menggunakan sistem SBR atau Sequencing Batch Reactor dan Biofilter. Sistem kerja SBR yaitu dengan mencampurkan air limbah medis dengan lumpur aktif yang diberi gelembung oksigen untuk mengurangi kandungan organik dalam limbah medis cair.
"Ada beberapa contoh jenis limbah infeksius. Di antaranya limbah kasa, perban, jarum suntik, diapers, spet, flacon, kantong darah, cateter, infus set, obat kedaluarsa, masker, sarung tangan, vial, kaca preparat, scapel, tabung reaksi, benda tajam, dan lainnya. Sedangkan ada pula beberapa limbah padat yang tidak termasuk infeksius, yaitu plabot infus yang tidak terkena cairan darah dan drigen HD," terangnya.
Diserahkan Pihak Ketiga
Ia melanjutkan, untuk jenis limbah non infeksius yang diserahkan kepada pihak ketiga yakni limbah elektronik, baterai bekas, dan lainnya. Pihak ketiga akan mengelola limbah non infeksius tersebut di sebuah tempat yang khusus untuk mengolah limbah non infeksius.
"Setahu saya di Kawasan Industri Candi dan Kawasan Industri Wijayakusuma itu ada," tambahnya.
Pengawasan terkait pengelolaan limbah medis juga dilakukan sangat ketat oleh RSWN. Hal itu bertujuan supaya limbah medis tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu, karena sangat berdampak membahayakan kesehatan manusia.
"Kami memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sementara) limbah B3 sebelum dilakukan pengelolaan. Pengawasannya mulai dari penimbangan, pencatatan, dan pelabelan limbah. Sehingga seluruh data limbah tercantum di dalam log book dan neraca kami. Selain itu, di TPS tersebut ada rambu dilarang masuk selain petugas. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang berpakaian khusus yang boleh masuk. Termasuk ada petugas khusus sanitasi, Ipal dan security di lokasi tersebut," paparnya.
Tambah Insinerator
Selama ini, RSWN merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki insinerator sendiri. Kapasitasnya hingga 200 kilogram dan sudah memiliki izin dari KLHK. Namun sejak adanya pandemi, RSWN menambah satu lagi insinerator dengan kapasitas 50 kilogram.
"Tapi yang baru ini masih dalam proses perizinan di KLHK. Sehingga untuk saat ini kami hanya memegang izin sementara dari KLHK. Abu sisa pembakaran limbah di insinerator akan kami serahkan kepada pihak ketiga untuk dibuang di tempat yang aman," tegasnya.
Selama masa pandemi, Eko mengakui limbah medis B3 yang dihasilkan oleh RSW meningkat hingga 1 ton atau 1.000 kilogram. Sehingga, setidaknya ada dua kali proses pembakaran yang harus dilakukan oleh RSWN.
"Sesuai prosedur SOP yang ada, kami melakukan pembakaran limbah medis di pagi dan sore setiap harinya. Sedangkan limbah lain langsung kami berikan ke pihak ketiga," pungkasnya.
Pengolah Limbah Medis
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Sapto Adi Sugihartono menjelaskan setiap rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) wajib memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Walaupun hanya memiliki tempat pembuangan sementara (TPS), fasyankes juga wajib memiliki izin penyimpanan.
"Mulai masuknya limbah medis ke tempat sampah hingga ke tempat pemusnahan harus ada izinnya. Kalau hanya memiliki TPS, setidaknya fasyankes harus memiliki tempat yang aman dan diberi label tertentu. Misalkan limbah B3, limbah non infeksius, dan limbah infeksius. Kalau punya insinerator sendiri bisa langsung diolah. Tapi alatnya itu pun juga harus memiliki izin," terangnya.
Ia melanjutkan, apabila tidak memiliki insinerator, maka fasyankes tersebut harus menyerahkan limbah medis kepada perusahaan pengolah limbah medis yang sudah berizin. Menurut Sapto, di Kota Semarang ada dua perusahaan pengolah limbah medis yang sudah berizin.
"Satu ada di Kawasan Industri Candi itu PT Wastec International, dan PT Arah Environmental Indonesia. Saat proses pengangkutan limbah medis, kedua perusahaan tersebut juga wajib memiliki izin pengangkutan limbah B3. Jadi aturan atau regulasi yang diterapkan di Indonesia cukup ketat terkait perusahaan swasta yang bertanggungjawab untuk mengelola limbah medis maupun B3," paparnya.
Sapto menegaskan pengelolaan limbah medis di Kota Semarang sudah berjalan cukup baik. Hanya saja, ia masih menemukan beberapa fasyankes yang tidak mematuhi aturan penyimpanan limbah medis.
"Kalau kasus pencemaran limbah medis tidak ada. Hanya saja, ada beberapa fasyankes yang kurang memperhatikan tempat penyimpanan sementara limbah medis mereka. Seperti contohnya tidak memberikan label apakah sampah tersebut termasuk limbah infeksius atau non infeksius. Maka kami minta, setiap enam bulan sekali mereka harus melaporkan pengelolaan limbah medis kepada kami," ujarnya.
Pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Semarang bisa secara langsung maupun tidak langsung. Langsung yang dimaksud yakni dengan mendatangi tiap fasyankes yang dirasa kurang memenuhi kaidah pengelolaan limbah B3 yang baik dan benar.
"Bila kami temukan hal-hal yang tidak semestinya, maka akan kami berikan surat peringatan untuk segera diperbaiki. Sedangkan pengawasan tidak langsung bisa dengan melihat laporan pengelolaan limbah medis yang ada di tiap fasyankes. Setiap fasyankes setidaknya sudah memiliki SOP yang jelas terkait pengelolaan limbah medis," ujar Sapto.
Empat Rumah Sakit
Berdasarkan data dari DLH, di Kota Semarang hanya ada empat rumah sakit yang memiliki insinerator. Di antaranya RS KRMT Wongsonegoro, RS Elisabeth, RSUP dr. Kariadi, dan RS Bhakti Wira Tamtama.
Apabila sebuah rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan tidak memiliki insinerator sendiri, maka mereka akan bekerjasama dengan pihak ketiga. Yaitu perusahaan yang memiliki izin dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk melakukan pemusnahan limbah medis.
Di Indonesia, hanya ada enam perusahaan pemusnahan limbah medis yang memiliki izin resmi dari KLHK. Lima di antaranya ada di pulau Jawa dan salah satunya ada di pulau Kalimantan. Di antaranya ada PT Jasa Medivest yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat (Jabar), PT Tenang Jaya Sejahtera (TJS) di Karawang, Jabar dan PT Putera Restu Ibu Abadi (PT PRIA) di Mojokerto, Jawa Timur (Jatim).
Kemudian ada PT Wastec International di Cilegon, Banten, PT Pengelola Limbah Kutai Kartanegara (PT PLKK) di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), dan PT Arah Environmental Indonesia (PT AEI) atau disebut juga PT Arah di Solo, Jawa Tengah (Jateng). (TIM)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved