Video DPRD Kab Pekalongan Serahkan Catatan Strategis dan Rekomendasi LKPJ Bupati

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN -  Berikut ini video DPRD Kab Pekalongan serahkan catatan strategis dan rekomendasi LKPJ Bupati.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menyerahkan catatan strategis dan rekomendasi laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LK

PJ) Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2020, di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (29/4/2021).

Penyerahan strategis dan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban bupati Pekalongan, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun diserahkan langsung ke Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti.

Pada kesempatan ini, atas nama DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Bupati Pekalongan yang telah menyampaikan LKPJ Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2020 dengan tepat waktu.

Sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

"LKPJ yang telah disampaikan Bupati kepada DPRD telah dilakukan pembahasan internal sesuai tata tertib DPRD, guna melakukan pendalaman atas LKPJ dan merumuskan Keputusan DPRD berupa catatan strategis dan rekomendasi DPRD guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan," kata Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun.

Menurutnya, secara garis besar dokumen LKPJ Bupati Pekalongan tahun 2020 yang diserahkan kepada DPRD, telah menyajikan data dan informasi realisasi capaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya, keberhasilan serta permasalahan yang terjadi beserta solusi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan selama Tahun 2020.

"Berdasarkan laporan perkembangan data umum Kabupaten Pekalongan yang disajikan dalam dokumen LKPJ tahun 2020. Bahwa, hasil-hasil pembangunan ekonomi Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2020 mengalami perlambatan, namun masih tumbuh positif."

"Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun demikian besaran pertumbuhan ekonomi tersebut masih diatas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Berkaitan dengan urusan pendidikan yang dilaporkan dalam dokumen LKPJ terdiri dari lima program dan 28 kegiatan. Jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2020 perubahan, urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari lima program dan 33 kegiatan.

"Terdapat lima kegiatan yang tidak dilaporkan, karena kelima kegiatan tersebut tidak mendapatkan anggaran sehubungan dengan refocusing anggaran guna penanggulangan Pandemi Covid-19," imbuhnya.

Kemudian berkaitan dengan realisasi anggaran, utuk urusan pendidikan, realisasi anggaran tampak menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi anggaran sebesar 93,84%.

Lalu, untuk kesehatan, realisasi anggaran sebesar 68,57% sangat memprihatinkan. Terlebih pada tahun anggaran 2020 terjadi refocusing anggaran guna mengatasi pandemi Covid 19 yang notabene sebagian besar berada dalam tugas pokok dan fungsi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.

Selanjutnya, untuk urusan sosial, realisasi anggaran tampak menunjukkan hasil yang baik dengan besaran 98,83%.