Breaking News:

Kejati Jateng Bantah Kasus Batik Rembang Bisa Dikondisikan

Penanganan kasus dugaan korupsi kain batik Pemkab Rembang Tahun Anggaran 2017 hingga kini prosesnya terhenti.

TRIBUNJATENG/M ZAENAL ARIFIN
Assintel Kejati Jateng, Emilwan Ridwan. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penanganan kasus dugaan korupsi kain batik Pemkab Rembang Tahun Anggaran 2017 hingga kini prosesnya terhenti. Baik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng maupun di Polres Rembang, tak ada kelanjutannya.

Atas mandeknya kasus tersebut, warga Rembang meminta penuntasan kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat Pemkab Rembang tersebut.

Namun, belakangan Pemkab melalui Sekda Rembang mengumpulkan mengumpulkan beberapa orang yang telah diperiksa Kejati Jateng. Dalam pertemuan itu, disampaikan bahwa kasus bisa dikondisikan karena kerugian negara pengadaan batik telah dikembalikan.

Saat dikonfirmasi, Asisten Intelejen Kejati Jateng, Emilwan Ridwan membantah informasi yang beredar. Pihaknya berjanji tetap akan memonitor informasi yang beredar di masyarakat tersebut.

"Sampai saat ini kami membantah soal itu (adanya dugaan orang dalam Kejati Jateng). Kami menyatakan tidak benar terhadap informasi seperti itu. Tapi tentunya akan kami monitor, atau kami pantau selanjutnya terkait kebenaran informasi tersebut," katanya, Senin (10/5/2021).

Emilwan menuturkan, terkait kelanjutan proses hukum dari kasus dugaan korupsi kain batik di Pemkab Rembang, telah dilimpahkan Polres Rembang.

Sebab, mengacu pada kesepakatan bersama antara Kejaksaan Agung, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana ketiganya boleh melakukan penyelidikan secara bersamaan pada suatu kasus.

Namun bila satu di antaranya telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, maka institusi lainnya harus mundur.

"Kejasaan Tinggi Jawa Tengah melalui bidang tindak pidana khusus telah melakukan penyelidikan dan dalam perkembangannya telah memanggil beberapa pihak. Kemudian di dalam perkembangannya ternyata juga telah ditangani oleh penegak hukum lainnya yaitu kepolisian," ujarnya.

Menurutnya Kejati Jawa Tengah telah melakukan pengecekan dan hasilnya telah dilakukan penghentian kasus karena pertimbangan telah dikembalikan kerugian kelebihan pembayaran. Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari kasus itu, Emilwan Ridwan mengatakan bahwa hal tersebut masih berada di luar subtansi.

Halaman
12
Penulis: m zaenal arifin
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved