Ada 97 Ribu Data PNS Fiktif, Gaji & Pensiunan Diberikan Tiap Bulan Tapi Orangnya Tidak Ada

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama BKN Paryono menambahkan, banyaknya data kepegawaian yang fiktif terjadi lantaran banyak PNS yang tidak mengikuti pendataan.

"Pada saat pendataan ulang, banyak yang tidak ikut melakukan pendataan," kata Paryono.

Pemerintah tidak menyalahkan para PNS yang selama ini terbukti tidak mengikuti pendataan ulang. Pasalnya, kata Paryono, mereka memiliki alasan yang beragam.

"Banyak sebab. Ada yang kurang informasi, ada yang sakit, ada yang sedang dalam kasus pidana. Sehingga data mereka ini tidak aktif,"  ujarnya.

Bima mengatakan, untuk mengatasi hal itu, BKN mencoba berinovasi dengan sistem baru yakni lewat aplikasi MYSAPK. Melalui aplikasi ini, kata Bima, ASN dan PNS bisa memperbaiki segala macam data yang memang perlu diperbarui secara berkala seperti data personal, data riwayat jabatan, riwayat keluarga, hingga riwayat pindah instansi.

“Ini jadi memutakhirkan data mandiri. Anda bisa melihat data Anda. Anda bisa memperbaiki bahkan memutakhirkannya, setiap waktu terjadi perubahan data. Jadi tidak perlu menunggu,” kata Bima Haria Wibisana.

Pemprov Jabar

Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurachim, mengatakan pengelolaan data ASN dan PNS di lingkungan Pemprov Jabar sudah sangat tertata dan dikelola dengan baik melalui merit system, sampai mendapat penghargaan dari BKN.

"Kita sudah punya Sistem Informasi Aparatur Pemerintah  yang sudah teruji dan mendapat penilaian merit system terbaik se-Indonesia," kata Dudi melalui ponsel, Senin (24/5/2021).

Dengan pendataan yang baik, termasuk pendataan kinerjanya, kata Dudi, dapat dipastikan tidak ada ASN atau PNS fiktif di lingkungan Pemprov Jabar.

"Insyaallah data kita sudah kelola dengan baik, sehingga data ASN kita sudah bersih," katanya.

Pengelolaan yang baik ini, ujar Dudi, terbukti dari penghargaan yang diterima Pemprov Jabar. Pemprov Jabar menerima penghargaan peringkat pertama atas Capaian Penilaian Kinerja ASN pada BKN Awards 2020.

Selain itu, Pemprov Jabar juga menempati peringkat ketiga atas capaian dalam Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

BKN Kantor Regional III Bandung Wilayah Kerja Jabar dan Banten juga dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori Implementasi Penilaian Kinerja Tahun 2020.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja, di Gedung Sate Bandung, Jumat (12/3). (tribun network/syarif abdussalam/yud/dod)

Berita terkait PNS fiktif

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hampir 100 Ribu Data PNS Fiktif: Gaji Dibayar, Orangnya Tak Ada, Berapa Banyak di Jawa Barat?