Breaking News:

Pemerintah bakal Revisi Aturan Ecommerce, Mendag Pastikan Tak Ada Larangan Impor

Gempuran barang impor melalui platform e-commerce cukup tinggi, dengan persaingan harga yang tidak sehat, sehingga berpotensi menghancurkan UMKM

tribunnews
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah akan mengatur perdagangan di platform e-commerce untuk menciptakan persaingan yang sehat pada pergadangan online, bersamaan dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Pengaturan itu akan dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi mengatakan, mengubah beleid yang baru berumur setahun itu merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan perdagangan yang sehat di dalam negeri, baik secara online maupun offline.

Hal itu lantaran gempuran barang impor yang masuk melalui platform e-commerce saat ini cukup tinggi, dengan persaingan harga yang tidak sehat, sehingga berpotensi menghancurkan pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM.

"Ada indikasi predatory pricing, yang bukan hanya menghancurkan kompetisi, tetapi juga industrinya. Kalau ini didiamkan, UMKM kita mau ke mana? Maka kita harus disiplin dengan kebijakan, ini tugas pemerintah untuk melakukan tata aturan," ujarnya, dalam diskusi virtual Harian Kompas: Melindungi UMKM di Kanal E-Dagang, Selasa (25/5).

Lutfi menuturkan, aturan yang dibuat untuk platform e-commerce nantinya untuk meghindari praktik curang perdagangan seperti predatory pricing melalui subsidi harga, dumping, dan sejenisnya yang merusak pasar.

Namun, ia memastikan, aturan itu dibuat bukan untuk menjadikan Indonesia negara yang proteksionisme atau anti terhadap produk asing.

"Saya ingatkan, Permendag yang mau diubah ini bukan untuk proteksiosme, tidak. Tidak ada yang larangan impor, tapi kalau pun dia (pedagang-Red) mau impor, ketentuannya sama dengan importir yang offline. Jadi baik offline dan online sama," jelasnya.

Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, I Gusti Ketut Astawa menyatakan, pemerintah berupaya membangun perdagangan yang adil di platform e-commerce.

Revisi Permendag 50/2020 dinilai akan memperjelas indikator-indikator terkait predatory pricing agar pelaku e-commerce punya acuan yang jelas terkait dengan kategori praktik perdagangan yang tak sehat itu.

Halaman
12
Penulis: Ruth Novita Lusiani
Editor: Vito
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved