Perubahan RPJMD Bakal Dukung Investasi di Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Tengah sepakati perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Oleh karena itu, DPRD pun membentuk panitia khusus (Pansus) Perubahan RPJMD yang akan melakukan pembahasan bersama pemprov.

Perubahan RPJMD dibutuhkan lantaran hingga 2023, ada program-program pembangunan daerah dan sejumlah target-target pembangunan yang harus dilakukan evaluasi, terlebih saat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Wakil Ketua Pansus, Hadi Santoso menuturkan, perubahan RPJMD yang dilakukan nantinya akan ramah dengan investor. Esensi perubahan bakal disinergikan dengan kebutuhan investasi yang diprediksi akan menggeliat.

"Kami menyambut baik besarnya Investasi di Jawa Tengah. Sugeng rawuh para investor. Pemda bersama DPRD sedang melakukan perubahan RPJMD guna mensinergiskan semua kebutuhan pembangunan di Jawa Tengah," kata Hadi, Rabu (26/5/2021).

Geliat investasi di Jateng saat ini, lanjutnya, tercatat mencapai lebih dari lebih dari 150 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di Jawa Tengah. Khususnya, di Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industri Kendal (KIK).

Hadi menjelaskan penyesuaian kebijakan infsatruktur pendukung, penyiapan dan rehabilitasi lahan serta dukungan pengembangan pariwisata di Jawa Tengah harus dilakukan.

Hal itu juga karena disetujuinya Peraturan Presiden (Perpres) 79/2019 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peraturan Presiden No 109 / 2020.

Yakni tentang Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, KSPN Borobudur dan Kawasan Industri Terpadu Batang.

"Kebangkitan ekonomi di depan mata. Segala aturan pendukung harus segera disiapkan, jangan sampai regulasi menjadi penghambat, dan juga jangan sampai masyarakat lokal menjadi penonton," terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia memberikan gambaran secara umum revisi yang akan dilakukan. Selain terkait penyiapan menyambut percepatan ekonomi juga soal besaran potensi pendapatan, prioritas anggaran, target serta sasaran pembangunan 2022 dan 2023.

"Ini namanya semangat enterprenuer government. Akan kita dorong agar pendapatan sektor non-pajak meningkat. Serta prioritas menekan angka kemiskinan dan pengangguran harus muncul dalam revisi RPJMD ini," katanya.

Legislator yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng ini menjelaskan bahwa revisi RPJMD mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat Covid 19 ini.

Dimana, menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 11,9 persen, pertumbuhan ekonomi minus 0,8 persen, pengangguran terbuka sebesar 5,67 persen, lebih dari 65 ribu pekerja terdampak baik di-PHK ataupun dirumahkan.

"Revisi RPJMD ini harus membawa aura optimis, karena optimis dalam memprediksi bagian dari doa," imbuhnya.