Firli Bahuri Dituding Waspadai Pegawai KPK, Novel Baswedan: Dia Pernah Bermasalah Kode Etik Berat

TRIBUNJATENG.COM- Penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebutkan alasan Pimpinan KPK, Firli Bahuri mewaspadai pegawai KPK.

Novel Baswedan mengatakan test kebangsaan ini hanya akal-akalan untuk menyingkirkan orang-orang di KPK.

Novel Baswedan lantas menceritakan bahwa sempat ada daftar pegawai KPK yang perlu diwaspadai.

"Ketika awal-awal pimpinan KPK masuk KPK, itu pernah ada pimpinan KPK yang bercerita ke kawan-kawan, saya juga mendengar hal itu, bahwa katanya ketua KPK pernah memberikan daftar nama-nama yang harus diwaspadai," ujarnya.

Baca juga: Komentar Gibran Soal Kisah Cinta Kaesang Adiknya dengan Felicia Tissue yang Kembali Heboh: Wis Gedhe

Baca juga: KISAH NYATA: Wakil Bupati Cantik Ini Sakit Jiwanya karena Kasus Korupsi, Anak Dihujat Pamer Kekayaan

Baca juga: Maling di Purbalingga Milih-milih, Pajero Dibawa Pulang, Ayla Ditinggal Begitu Saja

Baca juga: Maling di Purbalingga Milih-milih, Pajero Dibawa Pulang, Ayla Ditinggal Begitu Saja

Penyidik senior KPK itu lalu mencari tahu siapa sosok yang diwaspadai dan ternyata sosok tersebut memiliki kinerja baik.

"Setelah kami cari tahu ternyata orang-orang yang diwaspadai merupakan orang-orang yang memiliki kinerja baik," ujarnya.

Novel Baswedan lalu menduga jika hal itu berkaitan dengan masalah kode etik yang pernah menyeret nama pimpinan KPK, Firli Bahuri.

"Mengapa diwaspadai? kami menduga karena mungkin Pak Firli Bahuri pernah bermasalah kode etik berat karena pernah bertemu dengan pihak berperkara, pernah menghalang-halangi proses kemudian dilakukan pemekrisaan kode etik," ujarnya.

Pernyataan Novel Baswedan itu lantas diperkuat oelh pegawai KPK lain, yakni Harun Al Rasyid.

Harun Al Rasyid mengaku sempat berbincang dengan Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK.

Harun Al Rasyid mengaku mengetahui daftar nama dari Nurul Ghufron.

Harun Al Rasyid mengaku bingung mengapa dirinya diwaspadai.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Di antara 75 pegawai tersebut, 51 orang ternyata diberhentikan.

Mereka tak bisa melanjutkan pengabdian sebagai pegawai berdasarkan penilaian asesor.