Breaking News:

Berita Semarang

Bolehkah Ikut Rekrutmen Lagi, 484 Pegawai Non-ASN Diputus Kontrak Seusai Lebaran? Ini Jawaban Hendi

Presensi hanya menunjukkan lokasi GPS melalui handphone masing-masing dengan tetap berdomisili di wilayah Semarang.

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: Catur waskito Edy
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
ilustrasi PNS 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Sodri memberikan masukan terhadap kebijakan Pemkot Semarang memberhentikan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) karena lalai presensi selama libur Lebaran.

Larangan ASN melakukan mudik Lebaran dinilai tepat sebagai upaya penanganan covid-19.

Ia pun mengapresiasi langkah pemkot mewajibkan ASN untuk presensi secara elektronik.

Presensi hanya menunjukkan lokasi GPS melalui handphone masing-masing dengan tetap berdomisili di wilayah Semarang.

"Pak Hendi (Wali Kota Semarang) juga memberikan sanksi tegas kepada para pegawai yang melanggar. Sampai di sini kami beri apresiasi," katanya, Jumat (4/6).

Namun, ia menilai, sanksi yang diberikan bagi ASN dan non-ASN dianggap kurang adil. ASN disanksi potongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama satu bulan, sedangkan non-ASN langsung diputus kontrak.

Sodri berujar, sanksi itu tidak seimbang. Pasalnya, baik ASN maupun non-ASN sama-sama abdi negara yang digaji menggunakan anggaran pemerintah.

Semestinya, non-ASN mendapatkan sanksi tidak langsung putus kontrak. Sanksi bisa berupa potong gaji.

"Kami selaku wakil rakyat tahu persis kondisi ketika teman-teman non-ASN piket malam, mereka tidak cuti.

Saya anggap kurang adil terhadap pemberian sanksi. Mereka diputus kontrak hanya karena tidak absen satu kali," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved