Dana Haji Triliunan Jadi Sorotan Publik, Ketua Komisi VIII DPR: Stop Kata-kata Bohong

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR yang antara lain membidangi masalah haji mengajak pihak yang menyebarkan isu soal dana haji untuk berdialog di forum terbuka.

Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi informasi yang menyesatkan bagi calon jemaah haji.

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto mengatakan, belakangan ini berbagai isu dilontarkan sejumlah tokoh terkait dengan tidak adanya keberangkatan calon jemaah haji tahun ini.

"Kami di Komisi VIII (DPR) detail membicarakan haji, membentuk panja haji. Kalau persiapan dalam negeri tidak masalah, surat Saudi itu (Dubes Arab Saudi kepada Ketua DPR-Red) betul, tapi tidak bermakna," katanya, seperti dikutip Kompas.TV, Senin (7/6).

"Saudi belum beri kuota, belum cabut larangan terbang. Kondisi ini menurut komisi VIII sudah tidak mungkin. Mohon di medsos, jangan sesatkan informasi. Sudah tidak berangkat, jangan bebani yang sesat," sambungnya.

Yandri pun terang-terangan mengajak pihak yang menyebarkan isu ini, seperti Rizal Ramli dan Rocky Gerung untuk berdialog di forum terbuka.

"Tolong intelektual, ekonom, hentikan informasi menyesatkan untuk calon jemaah haji. Tidak ada gunanya. Saya siap Doktor Ramli dan Rocky Gerung. Sampai saat ini rakyat terbelah karena ini," ujarnya.

Menurut dia, langkah itu dinilai perlu dilakukan agar calon jemaah haji tidak termakan isu yang menyesatkan. Mulai dari isu soal utang katering di Arab Saudi hingga mengaitkan dengan Rizieq Shihab.

"Utang tidak ada sama sekali. Kata-kata bohong stop. Tidak benar, kita tidak punya utang pemondokan dan katering di Saudi. Itu sesat. Katanya gara-gara Habib Rizieq. Tolong jangan dikaitkan. Bikin forum terbuka, Rocky Gerung, Rizal Ramli, kita bikin itu agar tidak menyesatkan," tukasnya.

Yandri juga meminta masyarakat tak mudah percaya pada berita bohong atau hoaks yang beredar terkait penyelenggaraan ibadah haji 2021.

Ia memastikan, pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini bukan karena adanya utang pemerintah Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2021 merupakan kesepakatan antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR.

Sejatinya, Kementerian Agama telah mempersiapkan penyelenggaraan jemaah haji asal Indonesia, mulai dari asrama hingga manasik.

Namun, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum memperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah. Termasuk, kuota haji juga belum diberikan kepada Indonesia.

Keputusan pembatalan itu juga diambil atas dasar pertimbangan keselamatan jemaah di tengah pandemi virus corona yang masih melanda dunia. Yandri berujar, pemerintah bersama DPR, kata Yandri, bersepakat untuk mengutamakan keselamatan jemaah.

"Komisi VIII DPR kemarin rapat terakhir dengan Pak Menteri Agama melihat kondisi kekinian bahwa dengan berat hati kami bersepakat bahwa haji tahun ini negara kita atau bangsa yang sangat kita cintai ini belum bisa mengirimkan calon jemaah hajinya," terangnya.