Breaking News:

Penanganan Corona

Kabupaten Tegal Zona Merah Corona, Berikut Fasilitas Umum yang Ditutup Sementara

Berikut poin Surat Edaran Bupati Tegal nomor 443.5/B.848 tahun 2021 berkaitan dengan gerakan Kabupaten Tegal Bangkit melawan Covid

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Desta Leila Kartika
Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, saat ditemui setelah kegiatan apel pencanangan Gerakan Kabupaten Tegal Bangkit Melawan Covid-19 di halaman Pemkab Tegal, Rabu (9/6/2021) kemarin. 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Tegal bahkan sampai masuk zona merah, membuat Pemkab Tegal berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menekan penyebaran, salah satu caranya membuat Peraturan Bupati (Perbup) no 42 tahun 2021 dan Surat Edaran no 443.5/B.848 tahun 2021.

Selain memberlakukan dua aturan tersebut, Pemkab Tegal pada Rabu (9/6/2021) kemarin juga mencanangkan gerakan Kabupaten Bangkit Melawan Covid-19.

Melalui gerakan Kabupaten Tegal Bangkit, Pemkab Tegal bersama Forkompinda dan unsur lainnya memberlakukan beberapa hal, seperti menutup sementara objek wisata, fasilitas umum, pelaksanaan operasi yustisi secara masif, pengawasan prokes dan jam operasional, penghentian sementara pelaksanaan hajatan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan lain-lain.

"Surat edaran Bupati tentang gerakan Kabupaten Tegal Bangkit Melawan Covid-19 berlaku mulai Kamis (10/6/2021) sampai tanggal 23 Juni mendatang. Sehingga saya berharap masyarakat bisa mematuhi karena ini juga demi kebaikan bersama," kata Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie, Kamis (10/6/2021).

Pemkab Tegal pun berinisiatif memperberat sanksi bagi pelanggar prokes yaitu dengan menaikkan nilai denda sebagai sanksi administrasi individu sampai Rp 100 ribu.

Ardie mengungkapkan, dirinya bersama Satgas Covid-19 Kabupaten Tegal akan merevisi sanksi denda pelanggar protokol kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tegal Nomor 62 Tahun 2020, dari yang semula maksimal Rp 10 ribu menjadi maksimal Rp 100 ribu.

Kenaikan besaran sanksi denda administrasi juga diberlakukan pada badan usaha, baik usaha mikro, usaha kecil atau menengah maupun usaha besar. 

Adapun usulannya, untuk usaha mikro dikenakan sanksi denda minimal Rp 50 ribu sampai dengan Rp 200 ribu, usaha kecil atau menengah mulai dari Rp 200 ribu sampai dengan Rp 1 juta, dan usaha skala besar dari Rp 1 juta sampai dengan Rp 5 juta.

Usaha mikro itu seperti kaki lima, usaha kecil dan menengah yang sudah memiliki toko atau warung, dan usaha besar meliputi minimarket atau supermarket.

"Melalui gerakan ini saya juga mengajak warga untuk #Sabtu-Minggu di Rumah Saja. Tak lupa tetap patuhi prokes 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas atau interaksi," pesan Ardie.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved