Breaking News:

Pajak Sembako

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI: Seharusnya Pemerintah Subsidi Sembako Bukan Dipajaki

Penolakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako juga datang dari anggota DPR.

Editor: rival al manaf
tribunnews batam/dewi haryati
Ilustrasi sembako yang dijual di warung. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Penolakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako juga datang dari anggota DPR.

Mereka bahkan menyebut rencana pemerintah ngawur dan asal asalan.

Hal itu disampaikan anggota Badan Anggaran DPR Sukamta, Jumat (11/6/2021).

Ia menilai rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok (sembako) melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) merupakan rencana yang ngawur.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Ungkap Kekesalan soal Tambang Batu Bara Ilegal: Hancur Jalan!

Baca juga: UKSW Salatiga Gelar Halal Bihalal dengan Media

Baca juga: PLN Sambung Listrik Gratis di Kulon Progo

Sukamta mengatakan, pemerintah semestinya memberikan subsidi sembako kepada masyarakat yang sedang susah akibat pandemi, bukan malah menarik pajak dari sembako.

"Saat ini masyarakat kecil sangat terdampak oleh pandemi, mestinya pikiran pemerintah itu bagaimana memberikan subsidi sembako supaya harganya stabil dan terjangkau bukan malah akan dipajaki," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menuturkan, sembako merupakan kebutuhan seluruh masyarakat, bahkan bagi masyarakat kecil sembako adalah barang mewah untuk menyambung hidup.

Menurut Sukamta, jika sembako dikenakan PPN, maka harga-harga akan naik dan memicu inflasi, bukan tidak mungkin pula terjadi kelangkaan sembako.

"Rakyat kecil akan makin tak berdaya. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah gagal melindungi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan konstitusi," kata dia.

Sukamta menduga, rencana pemerintah tersebut bertujuan untuk mendongkrak pendapatan negara yang turun tajam di tengah pandemi Covid-19.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved