Naftali Bennet Jabat PM Israel, Palestina Curiga, Hamas Tetap Melawan

TRIBUNJATENG.COM, RAMALLAH - Otoritas Palestina (PA) menyambut dengan curiga adanya pergantian di pemerintahan Israel pada Minggu (13/6).

Kementerian Luar Negeri PA mengungkapkan rasa pesimistis terhadap koalisi gabungan dari sayap kiri hingga tengah pimpinan Bennett.

PA menyatakan, mereka tidak berharap pemerintah Israel bakal berubah total di bawah kepemimpinan Netanyahu.

"Saat ini, pemerintah Israel sudah berganti. Namun tidak tepat disebut 'pergantian pemerintahan' kecuali fakta tidak ada Netanyahu di dalamnya. Terkait dengan kebijakan (pemerintah baru), kami tidak berharap banyak. Malah, bersiap untuk yang lebih buruk," kata PA.

Kubu Palestina tidak banyak menanggapi, dan tetap berharap adanya pengakuan sebagai negara dari Israel.

"Ini urusan internal Israel. Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," ujar juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Sementara di Jalur Gaza, kelompok Hamas mengumumkan akan terus melawan 'Negeri Zionis' siapa pun pemimpinnya.

Juru bicara kelompok tersebut, Fawzi Barhoum menekankan, pemerintah Israel adalah penjajah yang harus dilawan. "Bahkan, kalau perlu dengan mengangkat senjata," katanya, sebagaimana diberitakan Times of Israel.

Ia berujar, perilaku pemerintah Israel lapangan akan menentukan cara dan aksi Hamas di lapangan. Mereka baru akan bertindak lain jika pemerintahan Bennett menunjukkan hasil berbeda selama memerintah.

"Ini adalah pendudukan dan entitas kolonial, yang harus kami lawan dengan paksa untuk mendapatkan kembali hak kami," ucapnya.

Pada Mei, Hamas dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terlibat konflik berdurasi 11 hari bertajuk Operation Guardian of the Walls. Konflik tersebut dimulai pada 10 Mei, ketika Hamas menembakkan roket sebagai respons kerusuhan di Yerusalem.

Kedua belah pihak telah bertempur secara total sebanyak empat kali sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007. Terlepas dari permusuhan mereka, kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan tidak langsung yang akhirnya melahirkan gencatan senjata. 

Adapun, Naftali Bennett resmi menjadi Perdana Menteri (PM) Israel, menyingkirkan Benjamin Netanyahu, yang memegang jabatan itu selama 12 tahun, setelah Knesset (Parlemen Israel) menggelar voting pada Minggu (13/6), sekaligus melantik politikus sayap kanan itu untuk memimpin pemerintah perubahan.

Bennett akan memimpin koalisi partai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Koalisi itu disetujui dalam sidang parlemen dengan hasil pemungutan suara yang berbeda tipis, yakni 60:59.

Bennett bakal menjadi PM Israel hingga September 2023, sebagai bagian dari kesepakatan pembagian kekuasaan. Setelah tenggat itu, Bennett dijadwalkan menyerahkan kursi PM kepada Yair Lapid, pemimpin Partai Yesh Atid. Lapid diagendakan memimpin Israel selama 2 tahun sebelum pemilu berikutnya.

Sejumlah partai oposisi Israel sebelumnya mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru yang bakal menjadikan Bennett sebagai PM.

Yair Lapid, pemimpin Partai Yesh Atid, mengumumkan koalisi yang terdiri dari delapan faksi telah dibentuk. Satu faksi itu adalah Partai Raam yang mengusung kepentingan komunitas Muslim Arab. (Kompas.com/bbc)